Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan wilayah kerja eksplorasi yang berhasil dilelang pemerintah menjadi kunci keberlanjutan produksi migas nasional.
Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) memiliki tantangan dan risiko dalam mengembangkan sebuah wilayah kerja (WK). Salah satunya dengan bergantung pada tingkat keekonomian dan risiko eksplorasi yang ada pada proyek tersebut.
Tingginya risiko eksplorasi dan disertai dengan keekonomian proyek yang kurang memadai dapat membuat KKKS berpikir ulang untuk melakukan eksplorasi demi mencari cadangan migas baru.
Sebagai contoh, keputusan BP Indonesia mengembalikan wilayah kerja di Blok West Aru I dan Blok West Aru II, Laut Arafura, Provinsi Maluku, pada 2016. Perusahaan asal Inggris ini mendapatkan hak pengelolaan blok eksplorasi dari Pemerintah Indonesia pada 2011.
Empat tahun berselang, setelah BP Indonesia menunaikan komitmen eksplorasinya, perusahaan akhirnya mengembalikan blok migas yang dikelolanya kepada Pemerintah.
Manager Exploration BP Indonesia Leonardus Tjahjadi sempat mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan komitmen pasti pada Blok West Aru I dan Blok West Aru II dan dilanjutkan dengan pengembalian kepada Pemerintah pada 2015 dan disetujui 2016.
Baca Juga
Setelah pengembalian, pihaknya mengaku tidak memiliki rencana khusus dalam pengembangan Blok West Aru I dan II. BP telah memenuhi semua komitmen pasti dari kedua wilayah kerja tersebut dengan melakukan akuisisi survei seismik 3D seluas 5.000 km².
“Hasil evaluasi kami menunjukkan cukup banyak tantangan dari aspek teknis maupun komersial,” katanya dalam keterangan resmi yang diterbitkan Indonesian Petroleum Association (IPA), Kamis (1/8/2019).
Gambaran pengembangan hasil lelang blok migas datang dari Mubadala Petroleum. Senior Geologist Mubadala Petroleum Nadia Nirsal mengatakan perusahaan saat ini sedang menyiapkan program kerja eksplorasi setelah mendapatkan kontrak Blok Andaman I pada 2018.
“Program yang Mubadala ajukan secara keseluruhan untuk Andaman I baru dikerjakan tahun ini. Kalau untuk Blok South Andaman, baru tahun ini diberikan pengelolaannya kepada kami sehingga progresnya baru proses pengadaan awal,” katanya.
