Bisnis.com, JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menegaskan pemerintah berkomitmen dalam mendorong realisasi megaproyek 35.000 megawatt (MW), tetapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan listrik masyarakat.
"Kita terus minta program 35.000 MW tetap jalan, tapi kecepatannya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Yang penting itu masyarakat bisa mendapat layanan listrik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (30/72019).
Menurutnya, latar belakang diluncurkannya program yang dicanangkan pertama kali pada Mei 2015 adalah untuk memperluas akses listrik kepada masyarakat. Tujuan inilah yang menjadi fokus utama Pemerintah.
"Coba bandingkan yang penting pembangkitnya apa jumlah masyarakat yang mendapatkan listrik? Kalau rakyatnya dulu, rasio elektrifikasi saat ini saja mungkin sudah 98,9 persen. Mudah-mudahan sampai akhir tahun sudah 99,3 persen," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (Persero) Djoko Abumanan merinci program 35.000 MW terdiri dari 25.000 MW milik produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) dan 10.000 MW yang dibangun PLN. Adapun sebanyak 5.000 MW pembangkit milik PLN sudah terkontrak.
Di Jawa, pembangkit yang dimiliki oleh PLN sudah terselesaikan semua kontraknya. Sementara pembangkit milik IPP dengan skala besar seperti PLTU Jawa 8 Cilacap dan Jawa 7 Bojonegoro, mulai masuk pada September mendatang,.
Baca Juga
"Rata-Rata pakai ultra supercritical dengan kapasitas 1.000 MW," ungkapnya.
.jpg?w=348&h=261)
