Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan industri petrokimia nasional diklaim bisa ikut membantu untuk mengatasi masalah defisit neraca perdagangan saat ini. Apalagi, Indonesia hingga saat ini belum memiliki industri petrokimia yang kuat dan terintegrasi.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemperin Achmad Sigit Dwiwahjono menuturkan bahwa pengembangan industri petrokimia yang merupakan industri hulu dapat memacu tumbuhnya industri turunan lain di hilir. Dengan begitu, diharapkan bisa meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
Menurutnya, PT TubanPetrochemical Industries (TPI) atau TubanPetro yang secara mayoritas sahamnya dikuasai negara, merupakan aset yang potensial karena industri petrokimia yang dihasilkan merupakan industri hulu yang memegang peranan penting.
Apalagi pengembangan TubanPetro menjadi salah satu Program Prioritas Pemerintah pada 2019 dalam kerangka kebijakan penguatan daya saing jangka menengah dan panjang.
Sigit menuturkan, dalam keteranagan tertulisnya, TubanPetro memiliki peluang besar untuk turut berkontribusi menekan defisit. Caranya, dengan memaksimalkan semua potensi anak usaha, terutama PT Trans Petrochemical Pasific Industri (TPPI).
Langkah pertama, katanya, agar dibuat masterplan integrated petrochemical cluster. Dalam masterplan tersebut direncanakan di TPPI yang merupakan anak usaha TubanPetro dibangun aromatic centre dan olefin centre. Saat ini, baru terbangun aromatic plant yang menghasilkan benzene toluene dan xylene (BTX), satu-satunya yang dimiliki Indonesia.
Baca Juga
“Rencana strategis Kemenperin terus mendorong agar anak perusahaan TubanPetro yakni TPPI dapat difungsikan memproduksi BTX sesuai dengan desain kapasitasnya. Karena produk-produk tersebut masih diimpor, sehingga bisa dijadikan substitusi impor untuk menghemat devisa,” katanya, Senin (29/7/2019).
Ia mengingatkan, jika pengembangan TubanPetro tidak diakselerasi, maka defisit terus berulang. Pasalnya, industri petrokimia hulu-hilir berkontribusi cukup signifikan terhadap defisit neraca perdagangan. Impor terus membengkak, yang pada 2018 mencapai US$15 miliar.
Oleh karena itu, Kemenperin mendorong agar TPPI dioperasikan pada moda BTX yang mempunyai nilai tambah tinggi, sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan dibandingkan hanya untuk mengolah bahan bakar.
Upaya yang lain yang lebih ke hulu, imbuh Sigit, PT Pertamina bisa lebih meningkatkan investasi untuk menghasilkan naftha maupun condensate sebagai bahan baku untuk aromatic center maupun olefin centre milik TPPI.
Oleh karena itu, menurutnya rencana pemerintah mendorong petrokimia dengan optimalisasi aset TubanPetro dengan menerbitkan PP Konversi, merupakan langkah tepat.
“Konversi MYB TubanPetro mutlak dilakukan untuk optimalisasi aset, yang nantinya mengurangi defisit neraca perdaganagan sekaligus meningkatkan daya saing industri hilirnya dalam negeri maupun ekspor,” kata Dirjen IKTA.
Kemenperin optimis, jika langkah konversi tuntas, dibarengi sinergi lintas kementerian, maka industri petrokimia nasional akan bergerak lebih cepat. Kemenperin pun terus mempromosikan industri petrokimia.
Saat ini sudah ada tambahan olefin centre dari dua investor yang diharapkan dalam 2023 sudah bisa mendapatkan tambahan 2 juta ton produk ethylene dan turunannya. “Kalau TPPI sudah beroperasi penuh, diharapkaan dapat mengurangi impor petrokimia sebesar 50 persennya,” tegas Sigit.
STRUKTUR INDUSTRI
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyebutkan, problem defisit yang tak kunjung tuntas terjadi karena struktur industri dan ekonomi Indonesia tidak banyak berubah dalam dua dekade terakhir.
Sektor manufaktur, yang seharusnya menjadi prioritas, dengan didukung oleh pasokan bahan baku dari petrokimia, selama ini tidak diperhatikan. Sebaliknya, Indonesia selalu bergantung pada komoditas.
Padahal, di pasar global, fluktuasi harga komoditas akan mempengaruhi devisa negara. Ketika harga komoditas jatuh, dan sektor industri berorientasi ekspor tak bergerak, defisit akan terus terjadi.
Menurut Piter, pengembangan industri petrokimia nasional, akan membantu Indonesia untuk keluar dari jebakan defisit, karena bisa memacu industri lain dengan menyediakan bahan baku. Namun, juga harus diperhatikan landscape industri mulai dari hulu ke hilir. Industri petrokimia di hulu harus diperkuat.
Pemerintah saat ini memiliki program pengembangan industri petrokimia nasional melalui TubanPetro yang aturannya sudah dibahas Lintas Kementerian dan Sekretariat Negara. Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum pengembangan industri petrokimia pun sudah di meja Presiden, yang diharapkan segera ditandatangani.
“Pengembangan dan optimalisasi petrokimia oleh pemerintah melalui TubanPetro, itu bagus sekali. Harus diapresiasi, karena kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari strategi besar membangun industri hulu dan juga hilir. Jadi roadmap-nya jelas. Industri apa saja yang akan dikembangkan di hulu dan apa saja yang dikembangkan di hilir. Bagaimana linkage-nya, agar benar-benar menjadi kebijakan yang efektif,” katanya.
Menurut Piter, sudah saatnya, pemerintah menata struktur ekonomi dan industri agar semua aspek terintegrasi. Pengembagan satu industri tertentu, seperti petrokimia, memiliki kepastian dari sisi pasokan bahan baku. Ditempatkan di satu lokasi, agar memudahkan dari sisi produksi. Juga, ada kemudahan lain agar investor bisa lebih tertarik.
“Pengembangan industri petrokimia di dalam negeri suatu keharusan, untuk memperkokoh struktur ekonomi, sekaligus menahan agar tidak terus terjadi defisit. Namun juga tak kalah penting, semua dilihat secara menyeluruh, di hilirnya seperti apa? Di hulu, suplai untuk bahan baku apakah terjamin, pastikan betul,” papar Piter.
SEGERA DIPERKUAT
Hal senada diungkapkan Wakil Komisi Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia, Achmad Widjaya. Ia sepakat bahwa pengembangan industri petrokimia nasional harus segera diperkuat. Karena itu, ia berharap di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, dari sisi ketahanan industri dan energi juga mutlak diperhatikan karena itu akan mendukung tercapainya visi 2030.
Ia pun setuju, harus ada sinergi di lintas sektor, juga sinergi berbagai perusahaan negara dengan swasta, seperti yang terlihat sektor infrastruktur yang mampu bersama-sama, bahu membahu.
“Pertamina misalnya, mampu tidak sinergi sebagai holding company? Kalau bisa, akan banyak yang bisa dikerjakan. Pengembangan sektor petrokimia juga ini sangat urgent, karena itu jangan sampai ada lagi kendala-kendala seperti pasokan bahan baku, ke industri petrokimia,” katanya.
