Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha mendesak upaya khusus dari pemerintah dan penegak hukum untuk memperketat masuknya baja impor yang tak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan kebutuhan baja nasional pada 2018 mencapai 14 juta ton, naik 6% hingga 7% dari 2017.
Pada 2018, impor baja tercatat mencapai 54% dari kebutuhan nasional, sedangkan produksi nasional setelah dikurangi ekspor atau net produksi hanya mendapat pangsa pasar sebesar 48%.
"Baja ini menarik karena kebutuhannya meningkat setiap tahunnya dan juga menarik bagi para pengusaha," ujarnya, Rabu (24/7/2019).
Ditambah lagi, sebutnya, dalam lima tahun mendatang, pemerintah tetap menggencarkan proyek infrastruktur besar-besaran yang tentu juga membutuhkan baja nasional yang relatif besar. Di sisi lain, utilisasi produsen baja terus menurun menyusul terus meningkatnya impor baja.
Adanya impor baja non-SNI yang marak dikhawatirkan membuat kelangsungan industri baja dalam negeri terancam. Padahal, SNI dibuat tidak hanya kepada produsen, tetapi juga merupakan platform untuk persaingan bisnis yang adil. Bagi konsumen, SNI dibuat demi adanya jaminan keamanan.
“Indonesia harus mulai fokus mengembangkan industri baja dan besi nasional menjadi maju dan berkelanjutan. Kami meminta pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang sepenuhnya mendukung penegakkan SNI," katanya.
Johnny meminta agar pemerintah mendukung kebijakan impor yang pro industri sehingga penetapan SNI baja akan memberikan dampak pada peningkatan daya saing industri dan perlindungan konsumen.
"Pemerintah dan dunia usaha harus bersinergi, SNI harga mati karena SNI dapat membendung impor dan mendorong industri dalam negeri menjadi industri yang berkelanjutan," ucapnya.
Menurutnya, persoalan ini masuk dalam kasus penegakan hukum yang perlu ditelusuri. Terlebih, banyak permainan pada spesifikasi baja hingga kode impor HS yang dilakukan oleh pemain.
Adapun permainan impor baja ini meliputi perbedaan kode HS ketebalan yang tak sesuai dengan SNI dan sebagainya. Dengan produk yang tak ber-SNI maka bea masuk dan tarif yang dikenakan berbeda dengan yang seharusnya.
"Misalnya HS dilapis plastik itu beda dan dengan harga yang lebih murah sehingga dia masuk. Harusnya fair treatment, impor silahkan, tetapi harus SNI," tuturnya.
Apabila baja impor tak ber-SNI ini banyak beredar maka akan merugikan perusahaan baja di Indonesia dan merugikan negara. Pasalnya, adanya penyalahgunaan kriteria impor baja baik secara ukuran dan juga kepemilikan SNI.
"Ini bukan jadi masalah pengusaha saja tetapi masalah nasional karena merugikan banyak pihak. Kami berharap pengawasan SNI diperketat," ujarnya.
Dia mengusulkan agar pemerintah memperketat pengawasan SNI yang diimpor oleh importir umum, pemberlakuan border inspection untuk importasi produk baja dan pengetatan pertek SPI (Surat Persetujuan Impor) dan SPI.
Kementerian Perindustrian didesak segera menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang penetapan SNI wajib untuk produk Bj.LS (baja lapis seng), Bj.LAS (baja lapis alumunium seng), Bj.LS Warna dan Bj.LAS warna sebagai technical barrier.
"Selain itu, sebagai payung hukum, aparat kejaksaan dan kepolisian diminta untuk melakukan penyidikan bagi pelaku importasi dan pengedaran produk baja non SNI," kata Johnny.
