Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Beleid Penghitungan PPh Pasal 25 Dicabut, Begini Penjelasan Ditjen Pajak

Ditjen Pajak menegaskan bahwa pencabutan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan tidak ada perubahan substansi.
Achmad Aris
Achmad Aris - Bisnis.com 24 Juli 2019  |  17:34 WIB
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com,  JAKARTA -- Ditjen Pajak menegaskan bahwa pencabutan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan tidak ada perubahan substansi.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, pencabutan PER-32/PJ/2010 dilakukan untuk menyederhanakan regulasi dan kepastian hukum, tanpa mengubah substansi ketentuan terkait angsuran PPh pasal 25, mengingat substansi tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-215/2018.

"Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan omzet hingga Rp4,8 miliar setahun [UMKM] dapat memilih memanfaatkan skema khusus pajak final 0,5 persen [skema pajak final] atau memilih skema pajak umum [non-final]," katanya melalui rilis resmi, Rabu (24/7/2019).

Bagi UMKM yang memilih skema pajak final, cukup membayar PPh final 0,5 persen dari omzet sehingga tidak perlu membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 0,75 persen.

Sementara  itu, bagi UMKM yang memilih skema umum atau non-final, maka berlaku pembayaran angsuran PPh pasal 25 sebesar 0,75 persen.

"Bagi wajib pajak pengusaha tertentu dengan omzet lebih dari Rp4,8 miliar setahun [non-UMKM], maka tidak dapat menggunakan skema PPh final sehingga wajib membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 0,75 persen."

Adapun yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top