Tiga Tantangan Tol Laut Jilid II
Theo memberi contoh, tujuh kapal pengangkut LNG milik asing yang dikontrak 20 tahun dengan harga sewa rata-rata US$60.000 per hari sudah menghabiskan devisa US$3 miliar selama dua dekade atau US$150 juta (Rp2,8 triliun) per tahun, jauh lebih besar dari anggaran untuk tol laut.
"Bagus bila program yang dari dulu sudah dibicarakan bisa diimplementasikan, yakni impor dan ekspor barang-barang milik BUMN dan pemerintah menggunakan bendera Merah Putih," kata Theo.
Indonesia National Shipowners Association (INSA) menginginkan pemerintah mengacu pada UU No 17/2008 tentang Pelayaran pasal 56 dan 57.
Pasal 56 menyebutkan pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan perairan nasional dan memperkuat industri perkapalan nasional yang dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.
Adapun pasal 57 mengamanatkan langkah-langkah yang wajib dilakukan pemerintah untuk memberdayakan industri angkutan perairan nasional, yakni memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan, memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal dan memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan di perairan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
