Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berniat melakukan rehabilitasi pada kawasan hulu di 15 danau yang kondisinya kritis. Penanganan danau juga perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Staf Ahli Menteri KLHK Winarni Monoarfa mengatakan bahwa kondisi 15 danau yang diprioritaskan untuk dipulihkan memiliki karakteristik yang sama.
Kondisi danau mengalami sedimentasi, pencemaran, maupun penyusutan luas danau.
Dia menuturkan bahwa upaya pemulihan danau sudah dirintis sejak 2009. Pada Maret 2019, sebanyak 11 kementerian/lembaga juga menandatangani nota kesepahaman untuk menyusun strategi pemulihan danau.
Dia mencontohkan sedimentasi yang terjadi di danau diakibatkan oleh erosi yang terjadi pada kawasan hulu.
"Ini harus bersama-sama. Kami perlu konservasi karena kalau tidak buat apa-apa, Kementerian PUPR mengeruk terus, sementara kawasan hulunya tidak dikonservasi," ujar Winarni, Rabu (17/7/2019).
Baca Juga
Winarni mencontohkan, salah satu danau yang mengalami pendangkalan adalah Danau Limboto di Gorontalo. Danau tersebut kini hanya memiliki kedalaman 3 meter dari sebelumnya 20 meter. Pendangkalan terjadi karena kawasan hulu gundul akibat alih fungsi menjadi lahan pertanian.
Menurut Winarni, pada 2019 Kementerian LHK mengalokasikan anggaran Rp14 juta per hektare untuk merehabilitasi 207.000 hektare hutan dan lahan. Dia berharap agar upaya konservasi ini juga akan sejalan dengan penanganan danau di kawasan hilir.
Ada 15 danau yang menjadi prioritas pemerintah untuk dipulihkan. Keberlangsungan 15 danau itu terancam akibat aktivitas perambahan, alih fungsi, pencemaran, hingga kerusakan daerah tangkapan air.
Kelima belas danau itu adalah Danau Toba, Kerinci, Maninjau, Singkarak, Rawa Danau, Rawa Pening, Batur, Sentarum, Semayang, Melintang, Jampang, dan Sentani.
Sulawesi menjadi wilayah dengan danau paling banyak diprioritaskan, yaitu Tondano, Limboto, Matano, Tempe, dan Poso.
