Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro melaporkan progres penerapan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia di PBB untuk memperkuat misi menjadi Anggota Dewan HAM.
Bambang menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil mengurangi angka kemiskinan menjadi satu digit yaitu 9,66% pada September 2018.
Bambang juga mengklaim bahwa akses ke pendidikan pada semua tingkatan mengalami pertumbuhan, dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berkurang.
Bambang mengklaim bahwa pencapaian ini berkat pembangunan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan sosial dan lingkungan, tata kelola akuntabel, dan pelembagaan SDGs dari tingkat nasional hingga daerah.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Dalam kesempatan ini, saya menghargai upaya PBB dalam mendukung negara anggotanya untuk mencapai SDGs melalui berbagai badan dan program. Saya yakin kemitraan global yang lebih kuat merupakan kunci mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan,” tutur Bambang melalui siaran pers yang diterima Bisnis.com, Rabu (17/7/2019).
Baca Juga
Dalam Bilateral Meeting dengan President of the 73rd Session of the United Nations General Assembly María Fernanda Espinosa Garcés, Bambang juga menyebut Indonesia tengah membahas inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan inklusi sosial dan lingkungan hidup, pembiayaan inovatif.
Tujuannya, kata Bambang, guna memobilisasi sumber daya seperti green bonds, green sukuk, dan pembiayaan zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf (Ziswaf), dan beberapa tantangan pembangunan.
Beberapa di antaranya yakni memperkuat tata kelola, dan menghilangkan kemiskinan multidimensi, menghadapi bonus demografi, dan harus menangani kesenjangan pembiayaan pembangunan secara global.
Dalam rangkaian the United Nations High-Level Political Forum (HLPF) 2019 di New York, Senin (15/7/2019) Bambang pun menyampaikan misi Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
Dia menjelaskan dengan ikut pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 ini, Indonesia berharap dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan penghormatan universal dan pembahasan terhadap HAM dan kebebasan dasar manusia.
"Prioritas Indonesia untuk pencalonan termasuk untuk memajukan kerja sama bilateral, regional, dan internasional, sekaligus meningkatkan kapasitas negara-negara anggota PBB di bidang HAM,” pungkasnya.
