Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dituntut untuk mencari kebijakan dan intervensi baru dalam rangka menyelesaikan inti dari masalah kemiskinan yakni kerentanan kronis.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan, pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, dari 15,4% populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2008, menjadi 9,66% pada September 2018, dan 9,41% pada Maret 2019.
Bambang menyatakan Indeks Jurang Kemiskinan (Poverty Gap Index) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) Indonesia juga menurun diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari 8,39% pada Agustus 2008 menjadi 5,34%pada Agustus 2018.
Bambang menyatakan inti dari masalah kemiskinan saat ini adalah kerentanan kronis yang sekaligus menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Banyak masyarakat miskin yang hidup dengan akses yang terbatas ke layanan dasar. Selain itu, banyak juga dari mereka merupakan lansia yang sekaligus menjadi kepala rumah tangga dengan standar hidup yang minimum, di antaranya seperti fasilitas perumahan yang buruk, resistensi rendah terhadap guncangan ekonomi, dan ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan karena rendahnya literasi keuangan.
Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa diberikan intervensi kebijakan yang tepat, maka dapat mengakibatkan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan antargenerasi.
Bambang berjanji akan mencari kebijakan dan intervensi baru. Pertumbuhan inklusif berarti memastikan pertumbuhan yang tinggi, berkelanjutan, dan adil dengan memperluas akses ke pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat miskin.
Baca Juga
Selain itu juga meningkatkan infrastruktur layanan dasar, memperdalam inklusi keuangan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan. Lalu menciptakan lebih banyak peluang kerja, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.
"Adapun pendekatan mata pencaharian menjadi kebijakan pelengkap, yaitu dengan beralih dari pendekatan 'jaring pengaman' ke 'batu loncatan' dengan membantu masyarakat miskin membangun aset produktif, mengembangkan kewirausahaan, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial," ungkap Bambang, Selasa (16/7/2019).
Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang berlandaskan tiga pilar utama, yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan.
“Indonesia harus meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan mata pencaharian yang lebih baik terutama bagi kelompok ekonomi terendah, memperkuat kelompok berpenghasilan menengah, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses pembangunan inklusif," terangnya.
