Bisnis.com, JAKARTA - Setelah menjalani jalan panjang dan berliku selama 20 tahun, plan of development (POD) Blok Masela akhirnya ditandatangani. Semula POD itu akan ditandatangani pada 28 Juni 2019 pada saat summit G20 di Osaka Jepang, yang rencananya akan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe,
Tapi, penandatangan POD di Osaka ternyata ditunda. Penundaan itu sempat merebakkan spekulasi bahwa masih terjadi ketidaksepakatan pada hasil revisi POD, yang diajukan oleh Inpex. Namun, pendatangan POD, pada Selasa (16/7/2019) di Istana Medeka, telah menepis spekulasi tersebut.
Penandatangan POD itu sekaligus menandai dimulainya tahapan Proyek Blok Abadi Masela, pada tahapan konstruksi pada 2020 dan tahapan produksi pada 2024.
Dimulainya tahapan proyek Masela sesungguhnya merupakan perjalanan panjang dan berliku dalam kurun waktu 20 tahun untuk dapat mencapai kesepakatan itu. Awalnya pada 1998, Inpex Corporation, melalui anak perusahaannya Inpex Masela Ltd, mendapat kontrak bagi hasil dengan skema product sharing contract (PSC) selama 30 tahun dalam mengoperasikan blok Masela. Pada 2000, Inpex berhasil menemukan gas, dengan cadangan terbukti yang diperkirakan mencapai sekitar 27,6 TCF (Trillion Cubic Feet) gas.
Pada 2010 ,saat Pemerintahan SBY, Impex Masela sudah mempersiapakan POD untuk explorasi dan exploitasi dengan skema offshore, penggunaan skema Kilang Terapung di lepas Pantai. Pada 2015 saat Pemerintahan Jokowi-JK sempat terjadi perdebatan panjang antara Menteri ESDM saat itu Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait pilihan skema di lepas pantai (offshore) atau di darat (onshore).
Dengan beberapa pertimbangan, salah satunya multiplier effect bagi pengembangan industri di Maluku, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan memilih usulan Rizal Ramli untuk mengubah pengembangan Blok Masela dari skema offshore menjadi skema onshore.
Perubahan skema dari offshore ke onshore menyebabkan perubahan POD Blok Masela yang telah disusun sebelumnya. Dalam POD baru, Inpex mengajukan insentif fiskal dan perpanjangan kontrak 20 tahun ke depan, serta perubahan besaran investasi dan bagi hasil. Perundingan untuk membahas revisi POD itu sempat tertunda selama hampir 3 tahun. Baru pada awal 2019, perundingan revisi POD dibuka kembali.
Jonan Buka Perundingan Kembali
Pada 26 Oktober 2018, Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka kembali perundingan dengan CEO Inpex Takayuki Ueda di Tokyo. Pada pertemuan itu disepakati bahwa terkait insentif akan dibahas pada saat pembahasan biaya POD. Sementara, untuk perpanjangan kontrak 20 tahun ke depan baru akan diajukan Inpex paling cepat 10 tahun sebelum kontrak berakhir pada 2028. Hingga akhir 2018, Inpex belum kunjung mengajukan revisi POD, sesuai kesepakatan sebelumnya.
Pada 27 Mei 2019 Ignasius Jonan melanjutkan pertemuan dengan Ueda, yang berhasil menyepakati pokok-pokok POD, di antaranya: nilai investasi pengembangan Blok Masela yang mencapai sekitar US$20 miliar, pemerintah sekurangnya mendapat bagian (split) 50 persen:50 persen.
Kesepakatan tersebut merupakan win-win solution, yang memberikan mutual benefit bagi kedua belah pihak. Produksi Blok Masela dapat segera diwujudkan untuk memberikan penghasilan bagi kedua belah pihak
Pada 16 Juni 2019, di sela-sela G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions di Karuizawa Jepang, Head of Agreement (HoA) ditandatangani oleh Kepala SKK Migas dan CEO Inpex Takayuki Ueda, yang disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko. Selain persetujuan HOA, juga disepakati bahwa revisi POD akan ditandangani pada pertemuan puncak G20 di Jepang pada 28 Juni 2019.
Namun, penandatangan revisi POD pada saat Summit G20 tidak dapat direalisasikan sesuai waktu ditetapkan dalam HoA. Baru pada Selasa (16/7/2019), revisi POD ditandangani oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Istana Merdeka, yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Keberhasilan dalam perundingan untuk mencapai kesepakatan itu tentunya tidak terlepas dari kepiawaian Ignasius Jonan dalam melakukan lobby dengan Inpex, yang mondar-mandir ke Tokyo untuk menuntaskan perundingan. Serupa dilakukan Jonan saat perundingan divestasi 51 persen Saham Freeport, dengan mondar-mandir ke Washington.
Penyelesaian Blok Masela dan Freeport itu tentunya dilakukan oleh Ignasius Jonan dalam rangka mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk mencapai kemandirian energi
3 Pesan Jokowi
Pada saat penandatangan tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan pada tiga pesan. Pertama, Inpex harus menjalankan komitment yang tertuang dalam POD, dengan arahan dari pemerintah lewat Kementerian ESDM. Kedua, Inpex harus memaksimalkan penggunaan lokal konten. Ketiga, Inpex harus menggunakan dan mengembangkan SDM lokal.
Kalau Inpex komit untuk melaksanakan ketiga pesan Presiden Joko Widodo, maka akan memberikan nilai tambah, tidak hanya nilai tambah ekonomi dan keuangan, tetapi juga nilai tambah terhadap SDM setempat.
Selain nilai tambah tersebut, implementasi kesepakatan POD tersebut akan memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia. Dengan investasi sebesar US$20 miliar, yang merupakan jumlah Foreign Direct Investment (FDI) terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia, menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sangat kondusif. Diharapkan FDI tersebut dapat mendorong investor lainnya untuk berinvestasi di Indonesia, utamanya investasi minyak dan gas.
Beroperasinya Blok Masela akan memicu pertumbuhan industri di berbagai bidang usaha di daerah Maluku, utamanya industri yang menggunakan bahan baku gas. Indstri Petro Kimia akan tumbuh di sekitar Blok Masela dengan investasi diperkirakan sebesar US$ 2 miliar, yang akan memanfaatkan gas Blok Masela sekitar 150 kubik feet per tahun.
Multiplier effect bagi perekonomian nasional diestimasikan sekitar 1,3 persen terhadap PDB, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar US$153 miliar.
Selain itu, beroperasinya Blok Masela akan memberikan manfaat meningkatkan pendapatan rumah tangga dalam jumlah yang besar. Pada tahapan konstruksi, peningkatan pendapatan rumah tangga diperkirakan sebesar US$3 miliar dan pada tahapan produksi diestimasikan sebesar US$ 30 miliar.
Penciptaan lapangan pekerjaan diperkirakan rata-rata mencapau sebesar 73,1 ribu per tahun selama periode 2022-2050, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh penduduk Maluku, Pemerintah sudah memutukan untuk memberikan Paticipating Interest (PI) sebesar 10 persen kepada Pemerintah Daerah Maluku.
Dengan nilai tambah, manfaat ekonomi, multiplier effect, penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan angka kemiskinan, dan PI, tidak berlebihan dikatakan bahwa pengelolaan Blok Masela akan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945.
Penulis adalah Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada
