Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menentukan tiga program prioritas terkait reformasi pajak yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tiga program piroritas itu yang pertama adalah penurunan tarif. Saat ini pemerintah sedang membuat rancangan undang-undang PPh dan nanti akan dikonsultasikan dengan masyarakat termasuk dunia usaha.
"Kita harapkan akan bisa disampaikan presiden pada bulan mendatang. Tentu kita akan konsultasi proses politiknya dan seluruh parpol untuk mengantisipasi suatu inisiatif RUU perpajakan," kata Sri Mulyani, Senin (15/7/2019).
Baca Juga
Kedua, bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut fokus reformasi pajak ke depan tak hanya menyangkut tarif. Pasalnya, pemerintah juga menampung isu-isu yang selama ini dekat dengan masyarakat, termasuk ekonomi digital.
"Kami akan melihat dari sisi PPN dan dari sisi tata kelola bagaimana kita mengelola perpajakan secara lebih kredibel dan dipercaya," jelasnya.
Sementara itu, yang ketiga, terkait dengan optimalisasi APBN. Soal hal ini, Sri Mulyani mengaku telah mendapatkan arahan dari presiden karena setiap perubahan pajak pasti mempengaruhi APBN secara langsung.
"Jadi kita harus men-design APBN 2020 dengan antisipasi reform tersebut," jelasnya.
