Bisnis.com, JAKARTA -- Skema bantuan transportasi massal buy the service untuk daerah akan dimulai di kota Solo, Palembang dan Medan. Pembukaan tender operator pengelola transportasi massal BRT ini pada November mendatang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menuturkan, skema buy the service ini merupakan suatu skema baru untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di sektor transportasi umum.
"Sekarang kita punya anggarannya, kemudian busnya nanti operator yang membeli yang menyiapkan. Kita tinggal beli layanan saja, tinggal bayar berapa kali pelayanan dalam satu hari," jelasnya, Senin (1/7/2019).
Dengan demikian, yang menjadi operator bukan dari pemerintah daerah tapi swasta yang memenangkan lelang. Cara ini akan diuji coba pada 3 kabupaten/kota karena keterbatasan kemampuan anggaran.
Pihak swasta yang akan menjadi operator nantinya merupakan swasta pemenang lelang di Kementerian Perhubungan. Dalam skema ini, pemerintah daerah (pemda) hanya berperan dalam koordinasi menyangkut masalah komitmen dan penentuan koridor.
"Kalau mulai 2020 saya harapkan lelang bisa untuk Januari dibuat November. Anggaran sudah dimasukkan tinggal ketuk palu tinggal Oktober-November lelang," katanya.
Lebih lanjut, anggaran skema bantuan ini sudah masuk APBN Tahun 2020 dengan besaran Rp200 miliar. Jumlah tersebut akan dibagi ke tiga kota tersebut sesuai kebutuhan koridornya masing-masing.
"Medan, Solo, dan Palembang. Nanti penentuan kotanya lagi ini butuh kajian dulu, tapi yang jelas ada uji coba 3 kota termasuk satunya untuk mendukung LRT saya kira itu harus, jadi setelah 3 ini berhasil kelihatan hasilnya baru kita akan perbanyak lagi," ujarnya.
Dia berjanji jumlah kota yang akan mendapatkan bantuan seperti ini akan diperbanyak lagi pada 2021. Pasalnya, sebelum skema membelikan layanan ini, Kemenhub selalu memberikan bus untuk kebutuhan pembangunan angkutan massal bus rapid transit (BRT) di daerah.
"Ini kan skemanya kita beli mobil kita berikan bantuan kepada pemerintah daerah yang punya komitmen, tapi dia punya kendala yang akan melakukan dan menjalankan nanti BRT itu siapa, kemudian juga anggaran kemudian juga keberlangsungan," ungkapnya.
Dia mengakui dari banyaknya kabupaten/kota yang menjalankan BRT itu tidak semuanya berjalan mulus. Akhirnya muncul skema buy the service yang seluruh fasilitasnya dari pusat.
