Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha jasa konstruksi siap terlibat dalam skema pembiayaan untuk pemindahan ibu kota melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kalimantan Timur Slamet Suhariadi menyatakan, metode paling efektif untuk pembiayaan ibu kota baru adalah metode Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Menurut Slamet, pemindahan ibu kota tidak mungkin mengandalkan APBN, tetapi karena proyeksi dampak ekonomi yang positif bagi ibu kota baru, Slamet menilai KPBU adalah solusi yang efektif.
“Dengan metode ini ada win-win solution. Pemerintah tidak harus mengeluarkan dana besar. Adapun investor dari badan usaha juga dapat kepastian pengembalian investasi,” terang Slamet kepada Bisnis, Senin (1/7/2019).
Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi menyatakan selain sebagai jalan tengah memenuhi kebutuhan pendanaan ibu kota baru, KPBU juga bisa memastikan pendapatan untuk swasta. Sebagai contoh, dengan mekanisme KPBU, maka swasta bisa membangun infrastruktur dan bangunan, yang akan dibayar oleh pemerintah.
“Dengan KPBU ini tidak dimiliki oleh pemerintah atau badan usaha. Namun nanti swasta yang bertugas untuk memelihara gedung dan infrastruktur, pemerintah yang membayarnya,” kata Aji kepada Bisnis.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemindahan ibu kota baru adalah bagian dari mewujudkan Visi Indonesia 2045, yakni soal penyerapan tenaga kerja.
“Tentu pemerintah perlu dan terbuka untuk setiap masukan dan pemikiran yang dapat mendukung dan membantu kita mewujudkan Visi Indonesia 2045,” jelas Bambang.
Bambang menambahkan, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang tidak terpusat di Jawa.
“Alasan utama kita berpikir untuk memindahkan ibu kota negara adalah karena beban Pulau Jawa sudah besar. Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat segalanya,” tutur Bambang.
Asal tahu saja, total estimasi biaya investasi pemindahan ibu kota negara sebesar Rp466 triliun atau US$32,9 miliar. Adapun pembiayaan ibu kota negara ini tidak akan memberatkan APBN, tetapi akan lebih mengutamakan peranan swasta, BUMN, dan KPBU.
Sementara itu, menurut Harvard Club Indonesia, Melli Darsa menyatakan bahwa tantangan pemindahan ibu kota adalah meningkatkan investasi dan ekspor sebagai penggerak roda ekonomi. Selain itu juga adalah tantangan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
Melli mengatakan dengan kondisi ketidakpastian ekonomi dan ancaman perang dagang, saat ini banyak pihak khususnya pelaku usaha yang menunggu terobosan dari pemerintah. Adapun terobosan yang paling penting adalah soal regulasi.
