Bisnis.com, JAKARTA—Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan dampak penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram secara tertutup akan menghemat keuangan negara hingga Rp50 triliun.
Kepala Unit Komunikasi TNP2K Ruddy Gobel mengatakan dengan menggunakan skema distribusi subsidi LPG tertutup akan menghemat keuangan negara, mengingat konsumsi elpiji atau LPG 3kg tidak tepat sasaran. Menurutnya, dengan penyaluran subsidi tertutup, pemerintah hanya memerlukan anggaran sekitar Rp13,8 triliun.
Berdasarkan basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), bahwa subsidi ini harus menyasar 40 persen populasi yang rentan miskin atau 25,7 juta rumah tangga.
Dengan asumsi 25,7 juta rumah tangga yang mendapat bantuan langsung dari pemerintah senilai Rp45.000 per bulan. Maka, diperkirakan subsidi LPG 3 kilogram yang perlu dicairkan dalam setahun senilai Rp13,8 triliun.
Tahun ini, pemerintah memberikan kuota subsidi LPG 3kg sebanyak 6,97 juta metric ton atau senilai Rp75,22 triliun.
“Potensi penghematannya, menghemat hingga Rp58 triliun. Hitung-hitungannya, kalau tahun ini subsidi Rp75 triliun, maka ke depan subdisinya akan sangat rendah. Untuk penerima manfaat, masih dibicarakan bisa lebih dari itu [25,7 juta rumah tangga],” tuturnya, Senin (1/7/2019).
Hanya saja, menurutnya, besaran angka ataupun jumlah penerima manfaat dapat berubah sesuai kesepakatan pemerintah. TNP2K sudah melakukan uji coba distribusi tertutup di 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tomohon, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Kediri, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Bogor.
Penyaluran bantuan dalam rangka uji coba dilaksanakan 2 tahap pada tanggal 22 April dan 2 Mei 2019 dengan jumlah penerima 14.193 rumah tangga sederhana (RTS).
Adapun atas uji coba tersebut tercatat penyaluran atau jumlah masyarakat yang melakukan transaksi sampai batas waktu program rata-rata mencapai 84% di seluruh wilayah. Tingkat kesuksesan tertinggi penyaluran tertinggi terjadi di Tomohon sebanyak 96%.
Ruddy mengatakan saat ini persiapannya sudah berkisar 80% - 90% dengan fokus pembahasan desain kebijakan. Dia menambahkan sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat antarkementerian.
“Desain kebijakan sudah siap, sepertinya menunggu disampaikan ke Presiden. Koordinator ada di Menko PMK, tetapi tetap melibatkan semua kementerian terkait,” ujarnya.
Kendati dalam uji coba penyaluran subsidi LPG 3 Kg, TNP2K menggunakan mekanisme berbasis elektronik voucher dan biometrik. Nantinya, mekanisme biometrik yang akan digunakan.
Pihaknya menilai, penggunaan biometrik merupakan mekanisme paling sederhana dan tidak perlu menggunakan kartu tambahan. “Karena biometrik tidak mengubah perilaku, tidak harus kirim kartunya,” tambahnya.
