Bisnis.com, JAKARTA – Untuk mendorong sektor properti pemerintah merelaksasi baseline pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.
Pelonggaran itu terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.86/PMK.010/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.
Dengan berlakunya beleid ini, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya yang nilainya di bawah Rp30 miliar bebas dari pengenaan PPnBM. Artinya hunian yang nilainya di atas Rp30 miliar tetap kena PPnBM sebesar 20 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertimbangan PMK tersebut mengatakan bahwa pemerintah perlu mengubah batasan nilai untuk mendorong pertumbuhan sektor properti melalui peningkatan daya saing dan investasi di sektor properti.
“Ketentuan terdahulu yakni PMK No.35/PMK.010/2017 dianggap tidak sesuai dengan perkembangan sektor properti,” bunyi pertimbangan yang dikutip Bisnis, Selasa (18/6/2019).
Adapun secara substansial, aturan yang sudah diimplementasikan sejak 10 Juni lalu ini jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Pasalnya, dalam ketentuan terdahulu baseline pengenaan tarif PPnBM bagi rumah dan town house jenis nonstrata title dipatok sebesar Rp20 miliar atau ada selisih sebesar Rp10 miliar.
Sedangkan bagi apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya pengenaan PPnBM-nya dikenakan bagi yang memiliki harga jual senilai Rp10 miliar atau selisir Rp20 miliar dari ketentuan saat terbaru.
