Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan akan membuat aturan yang melarang adanya diskon atau potongan harga dalam transportasi online termasuk ojek online (Ojol). Potongan harga disebut dapat membuat dua aplikator saling membunuh satu sama lain.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan diskon transportasi online tersebut terdiri atas diskon baik secara langsung maupun tidak langsung. Diskon langsung merupakan potongan yang diberikan oleh aplikator, sedangkan diskon tidak langsung diberikan melalui teknologi finansial yang mendukung operasional aplikator.
"Tapi diskon yang langsung sudah relatif tidak ada, yang sekarang ini ada diskon yang tidak langsung yang diberikan oleh partner-partner ya," terangnya di Jakarta, Senin (10/6/2019).
Menurutnya, tarif transportasi online harus memiliki titik keseimbangan antara kedua aplikator. "Jadi dengan equals maka kita minta tidak ada diskon-diskon," imbuhnya.
Dia melanjutkan pihaknya tengah membentuk peraturan menteri perhubungan (PM) atau surat edaran yang akan melarang adanya potongan harga tarif dan biaya jasa transportasi online. Potongan harga itu hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi dalam jangka panjang dapat membunuh salah satu aplikator sehingga pemain yang tersisa tinggal satu saja.
"Diskon ini kan memang memberikan suatu keuntungan sesaat, tapi for the long time itu saling membunuh. Itu yang kita ingin tidak terjadi," jelasnya.
Baca Juga
Taksi online diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 118/2018 tentang angkutan sewa khusus (ASK) yang mengatur keberadaan taksi online. Sementara itu, ojek online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 12/2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Aturan mengenai ojek online akan direvisi dalam waktu dekat, dengan perubahan terutama terkait diskon serta pengurangan biaya jasa flagfall perjalanan di bawah 4 kilometer (KM) yang saat ini berkisar Rp7.000—Rp10.000.
