Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Jepang bersatu mendorong sebuah kesepakatan untuk mengendalikan dukungan pemerintah terhadap industri, terutama subsidi pemerintah China terhadap perusahaan swasta.
Kebijakan subsidi industri ini diperkirakan akan menjadi agenda utama pada pertemuan antara para menteri perdagangan dari tiga ekonomi terbesar dunia tersebut di Paris pekan ini.
Menurut sumber, upaya tersebut adalah bagian dari memodernisasi aturan perdagangan global yang diklaim oleh AS dan yang lainnya telah gagal menahan China sebagai salah satu kekuatan ekonomi global.
"Jika diskusi berlanjut, langkah ini akan menjadi upaya paling signifikan untuk menulis ulang peraturan WTO setelah negosiasi perdagangan, Doha Round, yang diluncurkan pada 2001, gagal," ujar beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip melalui Bloomberg, Rabu (22/5/2019).
Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer akan bertemu dengan mitranya dari Uni Eropa, Cecilia Malmstrom, dan Hiroshige Seko Jepang di sela-sela pertemuan OECD, Kamis (23/5/2019) besok.
Meski demikian, orang-orang yang familiar dengan perundingan ini memperingatkan bahwa ketiganya belum sepenuhnya setuju tentang bagaimana kebijakan ini akan didiskusikan dan apakah akan memasukkan China ke dalam materi diskusi.
Baca Juga
Tetapi mereka telah sepakat untuk mulai membuka diskusi dengan anggota WTO lainnya seperti Australia, Kanada, Norwegia, dan Taiwan.
Kesepakatan mengenai subsidi industri akan memberikan contoh langka kolaborasi perdagangan yang dipimpin AS dalam pemerintahan yang sebagian besar mengandalkan tarif hukuman untuk melawan sekutu dan musuhnya.
Isu subsidi industri yang telah dibahas antara AS, Uni Eropa, dan Jepang selama 17 bulan terakhir berupaya membatasi perilaku pasar yang menyimpang perusahaan milik negara dan menghadapi praktik subsidi yang berbahaya, termasuk pinjaman berbunga rendah oleh bank-bank milik negara.
Langkah ini juga akan menangani investasi pemerintah yang tidak adil dan subsidi untuk "perusahaan zombie" yang tidak akan muncul tanpa dukungan pemerintah.
Tujuannya adalah untuk mengejar negosiasi di antara sekelompok kecil negara yang pada akhirnya mungkin dibuka untuk keanggotaan WTO yang lebih luas.
Negosiasi "plurilateral" seperti ini telah menjadi hal yang biasa di WTO dalam beberapa tahun terakhir dan dipandang oleh beberapa anggota sebagai cara untuk mengatasi peraturan negosiasi WTO yang tidak praktis, di mana dibutuhkan konsensus di antara 164 anggota.
Ada banyak bentuk subsidi industri mulai dari listrik murah, hingga gratis, yang diberikan kepada pabrik oleh pemerintah daerah, serta kredit pajak dan akses ke modal murah.
Subsidi tersebut telah menjadi salah satu bidang yang paling kontroversial dalam undang-undang perdagangan dan telah menjadi pusat dari beberapa perseteruan terpanjang di dalam badan WTO.
Salah satu contohnya adalah sengketa antara Uni Eropa dan AS terkait bantuan pemerintah yang diberikan kepada Airbus dan Boeing .
