Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran pemerintah yang akan digunakan untuk pembiayaan pemindahan ibu kota diperkirakan hanya sekitar 7,72 persen dari APBN atau sekitar Rp36 triliun dari total biaya pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun.
CEO Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto menegaskan skema pendanaan yang akan dipakai adalah model kerja sama pemerintah dan badan usaha (public private partnership/PPP).
"Saya rasa karena ini proyek greenfield, saya yakin sebagian besar mengunakan PPP," ujar Eko kepada Bisnis, Rabu (22/05/2019).
Di dalam skema PPP, anggaran pemerintah tidak perlu terlibat untuk memberikan penjaminan karena sudah ada perusahaan penjaminan seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Intinya, pemerintah berharap anggaran yang digunakan dalam pemindahan ibu kota dapat lebih efisien.
Terkait dengan investor yang akan terlibat, Eko belum bisa memastikan. Saat ini, pihaknya tengah menyusun rencana induk pemindahan ibu kota ini. Setelah itu, dia memperkirakan detail engineering design (DED) baru akan selesai pada 2020.
"Sekarang [master planning-nya] sedang kita siapkan tidak hanya dari sisi lingkungan dan sosial, tetapi yang menarik dari sisi estetikanya juga," ungkap EKo.
Adapun, penetapan kota yang akan menjadi ibu kota baru akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pengumuman ibu kota baru tersebut bisa dilakukan tahun ini.
Pilihan kota yang ada sudah mengerucut pada dua titik, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sesuai dengan lokasi yang telah dikunjungi Presiden dan pejabat terkait.
