Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah harus bisa menentukan prioritas kebijakan soal cadangan batu bara yang berada dalam kawasan hutan.
Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir mengatakan permasalahan lahan tambang yang berada dalam kawasan hutan menjadi hal yang dilematis. Menurutnya, pemerintah harus tegas sektor mana yang akan diprioritaskan.
"Jadi, ini harus diproritasin, mau mengembangkan batu bara dulu, kelapa sawit, atau lebih kepada lingkungan," katanya, baru-baru ini.
Dia menilai selama ini kepentingan antara industri ekstraktif dan lingkungan masih terkotak-kotak. Padahal, jika diatur dengan benar, maka negara bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih baik.
Menurutnya, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu duduk bersama untuk menentukan kebijakan prioritas bersama.
"Ini semua balik lagi ke political will, dan menurut saya itu sangat critical secara garis besar. Sebaiknya segera diputuskan karena reserve kita gede tapi ngambang, enggak bisa dikeluarkan," ujarnya.
Adapun berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian ESDM, cadangan batu bara nasional saat ini mencapai 37 miliar ton. Namun, jumlah yang bisa ditambang diperkirakan jauh di bawah angka tersebut.
