Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia (Apkabel) menyatakan target produksi tidak akan berubah akibat berlangsungnya pesta demokrasi, dan masalah di direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Namun demikian, asosiasi menilai penyerapan hasil produksi di pasar akan tertunda.
Ketua Umum Apkabel Noval Jamalullail mengatakan beberapa kontrak yang dimiliki pelaku industri dengan PLN habis pada Maret. Akan tetapi, lanjutnya, masalah yang terjadi pada direksi PLN membuat pelaksanaan tender tertunda.
Seperti diberitakan Bisnis, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir (SFB) jadi tersangka dalam pengembangan kasus suap pembangunan proyek PLTU Riau-1. Penetapan tersangka dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, KPK juga memanggil Direktur Bisnis Regional Sulawesi PLN Syamsul Huda dan Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN Machnizon. Keduanya dijadwalkan sebagai saksi untuk tersangka Sofyan kemarin, Kamis (16/5/2019).
“[Volume serapan akan] tetap [tercapai], tapi sedikit tertunda. Karena di bulan April—Mei ini memang saat Pemilu kemudian bersamaan dengan [kasus] Direksi PLN. Kalau ditanya akhir tahun kemungkinan akan sama, tapi kuartal II/2019 dan [kuartal] III/2019 akan goyang [produksinya]. Kuartal II/2019 itu drop,” paparnya kepada Bisnis, Jumat (17/5/2019).
Noval memperkirakan utilitas pabrik kabel lokal turun mencapai 50% dari level normal di kisaran 75%. Dengan kata lain, lanjutnya, industri kabel diproyeksikan hanya mampu menyerap 75% bahan baku dari volume biasanya. Seperti diketahui, industri kabel biasanya dapat menyerap 400.000 ton tembaga dan 200.000 ton aluminium dalam bentuk rod maupun kawat.
