Prajurit TNI AD Dapat Serifikat Kompetensi Konstruksi

Menteri menyadari bahwa pembangunan Infrastruktur memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk militer. Dan hal ini sudah terbukti di mana tidak sedikit proyek Infrastruktur terutama di daerah rawan yang mendapat penjagaan militer, bahkan mereka pun terjun langsung di dalamnya.

Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi melalui program percepatan sertifikasi.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Oktober 2018 lalu, yang meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan kompetensi SDM konstruksi hingga 10 kali lipat dari sebelumnya.

Sebagai upaya nyata mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan jumlah SDM konstruksi dengan cara menggandeng seluruh stakeholders konstruksi termasuk Kementerian/Lembaga untuk bersama mewujudkan tenaga kerja konstruksi Indonesia berkompetensi yang dijamin melalui sertifikat.

Setelah sebelumnya menjalin kerja sama Kementerian/Lembaga terutama bidang pendidikan vokasi kali ini Kementerian PUPR menggandeng TNI Angkatan Darat untuk turut menjamin kompetensi para prajurit TNI AD dalam membangun infrastruktur terutama di daerah perbatasan atau konflik yang perlu penanganan khusus.

Menteri menyadari bahwa pembangunan Infrastruktur memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk militer. Dan hal ini sudah terbukti di mana tidak sedikit proyek Infrastruktur terutama di daerah rawan yang mendapat penjagaan militer, bahkan mereka pun terjun langsung di dalamnya.

“Untuk itu kini saatnya TNI AD pun mendapat sertifikasi kompetensi tenaga kerja,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang di dampingi Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanudin saat membuka kegiatan Sertifikasi Kompetensi Prajurit Zeni TNI AD, Kamis (16/05/2019).

Hal ini juga sesuai dengan Nota Kesepahaman yang sebelumnya telah dilakukan antara Kementerian PUPR dengan TNI AD pada 23 Desember 2015 lalu.

Saat itu, TNI AD turut membantu melakukan pembangunan dan perbaikan seperti pengerukan dan pembersihan Sungai Ciliwung, serta berbagai kegiatan lainnya seperti penanggulangan tanggap darurat  bencana  di Kab. Pidie Jaya Provinsi Aceh, Kab. Garut Jawa Barat, Lombok Nusa Tenggara Barat, dan Palu Sulawesi Tengah.

Selain itu, Kementerian PUPR bersama-sama TNI juga telah  mendukung pelaksanaan Ekspedisi Bhakesra dalam rangka mendukung kehidupan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan  terluar.

Seperti pada  tahun  2016, ekspedisi dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara  Timur,  Maluku, dan Papua Barat. Dalam hal tersebut Kementerian PUPR  mendukung peralatan dan bahan yang digunakan  untuk  pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi.

Basuki mengatakan peran Prajurit Zeni Angkatan Darat sangat penting dan diandalkan dalam penanggulangan bencana alam baik pada masa evakuasi, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Serta pembangunan Jalan Trans Wamena-Mumugu dan Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan, serta cetak sawah untuk swasembada pangan.

“Untuk itu apresiasi setinggi-tinggi Kami ucapkan kepada Direktur Zeni TNI AD beserta jajarannya yang turut menjalankan peraturan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada pembangunan konstruksi harus memiliki kompetensi dan kualitas yang terjamin melalui sertifikat.”

Kegiatan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi yang akan dilaksanakan hari ini diawali dengan permintaan dari Direktur Zeni Angkatan Darat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mensertifikasi sebanyak 1.173 Prajurit Zeni Angkatan Darat di wilayah DKI Jakarta.

Permintaan ini akan terus ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan menginstruksikan ke semua Balai Jasa Konstruksi Wilayah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi bagi Prajurit Zeni Angkatan Darat di seluruh Indonesia.

Para prajurit Zeni TNI AD akan mendapatkan pembekalan dengan materi regulasi peraturan jasa konstruksi dan materi keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (K3). Selanjutnya para peserta akan melaksanakan proses sertifikasi menggunakan metode wawancara yang dilakukan oleh tim assesor dari LPJKP DKI Jakarta.

“Dengan semangat dan sinergi yang kuat kita dapat meningkatkan daya saing Infrastruktur, menciptakan Infrastruktur yang handal, serta menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing”, ungkap Basuki.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : MediaDigital
Editor : MediaDigital
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Foto

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper