Indonesia Masih Butuh Banyak Tampungan Air

Apabila 65 bendungan pada 2023 selesai, akan meningkatkan rasio tampungan air Indonesia menjadi 95 m3/kapita/tahun. Masih jauh di bawah Thailand yang sudah mencapai 1.200 m3/kapita/tahun.
Krizia Putri Kinanti
Krizia Putri Kinanti - Bisnis.com 02 Mei 2019  |  07:54 WIB

Bisnis.com, JAKARTA— Pembangunan tampungan air di berbagai daerah akan terus dilanjutkan dalam upaya mencapai visi Kementerian PUPR Tahun 2030 yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 m3/kapita/tahun, dari saat ini yang baru 50 m3/kapita/tahun.

“Peringatan Hari Air Dunia (HAD) merupakan bagian dari kampanye dari rumah ke rumah untuk meningkatkan kesadaran akan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan. Apabila terus terjadi penebangan liar dan kerusakan lingkungan maka akan terjadi kekeringan dan banjir,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melalui siaran resmi yang diterima Bisnis, Rabu (1/5/2019).

HAD yang diperingati setiap tanggal 22 Maret, ditetapkan pada Sidang Umum PBB Tahun 1992. Pada tahun ini tema international “Water for All: Leaving No One Behind” yang diadopsi di Indonesia dengan tema “Semua Harus Mendapatkan Akses Air”.

Di Indonesia, akses air pada tahun 2018 baru mencapai 72 persen dan ditargetkan bisa meningkat menjadi 75 persen pada akhir tahun 2019 dan terus akan ditingkatkan untuk menjangkau seluruh masyarakat.

Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR di antaranya meningkatkan tampungan dan suplai air untuk memenuh kebutuhan seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai upaya di antaranya pembangunan 65 bendungan, embung, revitalisasi danau dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dirjen SDA Hari Suprayogi mengatakan sumber-sumber air perlu dijaga kualitas dan kuantitasnya seperti mencegah tampungan air bebas dari sampah, sedimentasi dan okupasi masyarakat.

“Situ-situ seperti Situ Lido ini perlu kita jaga agar tidak menyempit, tidak terjadi okupasi. Penebangan hutan secara ilegal juga akan berdampak pada menurunnya kuantitas air yang bisa disimpan. Bila pengelolaan air tidak seimbang, pada musim hujan air kelebihan pada musim kemarau akan kekurangan air,” jelasnya

Untuk meningkatkan penyediaan air, Kementerian PUPR terus meningkatkan tampungan dan suplai air. Pembangunan tampungan air di berbagai daerah akan terus dilanjutkan, untuk mencapai Visium Kementerian PUPR Tahun 2030 yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 m3/kapita/tahun atau meningkat dari rasio saat ini yang baru mencapai 50 m3/kapita/tahun.

“Kita masih membutuhkan banyak tampungan air sebanyak mungkin karena potensi air kita sangat besar. Apabila 65 bendungan pada 2023 selesai akan meningkatkan rasio tampungan air Indonesia menjadi 95 m3/kapita/tahun. Masih jauh dibawah Thailand yang sudah mencapai 1.200 m3/kapita/tahun,” jelasnya.

Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Bogor merupakan bagian dari 49 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta.

Dirjen SDA Hari Suprayogi mengatakan perkembangan pembangunan dua bendungan jenis bendungan kering (dry dam) tersebut sudah mencapai 18 persen untuk konstruksi. Sementara untuk pembebasan lahan sudah 80 persen. Ditargetkan bisa selesai dan digunakan tahun 2020.

"Pembiayaannya semuanya dari APBN. Pemerintah Pusat juga melakukan pengadaan lahan maupun konstruksi. Biaya konstruksi Rp 1,2 triliun dan pembebasan lahan Rp 1,5 triliun," jelasnya.

Pada Puncak HAD Tahun 2019 yang dipusatkan di Situ Lido, Bogor, dilakukan penebaran 150.000 benih ikan nila dan ikan baung, Penanaman 200 Pohon jenis cemara Norfolk, Glodakan Tiang, Eucalyptus, Jabon dan Mahoni serta sosialisasi Program Cuci Tangan pakai sabun oleh anak-anak TK Pertiwi Cigombong. Sebelumnya juga dilakukan kegiatan bersih-bersih sungai, sosialisasi dan pemberian alat pembuat lubang biopori.

“Melalui aksi nyata bersama ini diharapkan pemahaman masyarakat akan pentingnya sumber daya air semakin meningkat, dimana masyarakat tidak hanya memiliki hak atas air tetapi juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bersama Pemerintah untuk memelihara lingkungan dan sumber daya air,” jelas Sekretaris Ditjen SDA Muhammad Arsyadi.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ullum, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR Ibu Kartika Basuki, Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR, Mahasiswa, dan Pelajar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bendungan

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top