Bisnis.com, SAMARINDA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur selaku kandidat ibu kota pemerintahan guna mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pada periode 2015– 2019, Kementerian PUPR telah membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan pangan, konektivitas, penyediaan air bersih hingga tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
Basuki menyatakan, pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan.
"Tujuannya untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah,” ujar Basuki melalui siaran pers yang diterima, Kamis (9/5/2019).
Basuki menjelaskan, di Kota Balikpapan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Teritip. Pasalnya, bendungan yang dikerjakan mulai 2014 hingga 2016 bermanfaat menambah pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan sebesar 250 liter per detik.
Basuki menyatakan bahwa Bendungan Teritip memiliki luas genangan 94,80 hektare dengan kapasitas 2,43 juta meter kubik dengan urugan tanah setinggi 10,5 meter dan panjang 650 meter serta bangunan pelimpah sepanjang 20 meter.
Adapun, biaya pembangunan bendungan ini mencapai Rp261,55 miliar, dengan kontraktor PT Waskita Karya.
Terkait dengan ketersediaan air, Kementerian PUPR bersama Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan bekerja sama dalam menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip. Basuki memperinci bahwa pada tahap I akan dibangun instalasi pengolahan air (IPA) berkapasitas 200 liter per detik di Kecamatan Balikpapan Timur.
Sementara itu, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Marangkayu berkapasitas 12,4 juta m3. Bendungan ini dimanfaatkan untuk mengaliri lahan irigasi seluas 4.500 hektare, sumber air baku 450 liter per detik, tenaga listrik sebesar 1,4 MW.
Terkait dengan biaya konstruksi kata Basuki berasal dari APBN senilai Rp63,04 miliar yang digunakan untuk pekerjaan spillway dan APBD sebesar Rp288,57 miliar untuk pekerjaan tubuh bendungan.
Untuk mendukung konektivitas antar wilayah, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PTJasa Marga Balikpapan Samarinda tengah menyelesaikan pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda sepanjang 99,35 kilometer.
"Pembangunan ini melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha [KPBU] dengan biaya investasi sebesar Rp9,97 triliun dan biaya konstruksi Rp6,54 triliun," jelas Basuki.
Asal tahu saja, jalan tol pertama di Kalimantan ini terdiri dari lima seksi. Seksi I Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 kilometer dengan progres konstruksi 96,82%.
Seksi II Samboja-Muara Jawa yakni 30,98 kilometer, progres pengerjaan mencapai 83,73% dan Seksi III Muara Jawa-Palaran sepanjang 17,50 kilometer, progresnya sebesar 97,21%.
Seksi IV Palaran-Samarinda sepanjang 17,95 kilometer, progresnya sudah mencapai 75,33%, ditargetkan rampung Juli 2019.
Terakhir Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan sepanjang 11,09 kilometer progresnya mencapai 68% dengan target rampung Agustus 2019.
Basuki menambahkan bahwa Kementerian PUPR juga membangun Jembatan Pulau Balang II sepanjang 804 meter yang berada di atas teluk Balikpapan.
Jembatan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kehadiran jembatan yang ditargetkan rampung akhir 2019 akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan Balikpapan-Samarinda.
"Progres konstruksi jembatan ini telah mencapai 67,9% dengan anggaran Rp1,3 triliun," kata Basuki.
Infrastruktur persampahan juga telah dibangun pada tahun 2018 oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, yakni Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Manggar di Kota Balikpapan dengan biaya Rp160,3 miliar.
"TPA ini dapat melayani 450 ton sampah per hari atau setara dengan konsumsi sampah 750.000 jiwa," paparnya.
Selain itu juga dibangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan anggaran Rp14,7 miliar untuk menampung 10 ton sampah per hari atau setara konsumsi sampah 17.000 jiwa.
