Detail Desain Ibu Kota Baru Tunggu Penetapan Lokasi

Kementerian PUPR melakukan studi literatur dalam penyusunan konsep desain pemindahan ibu kota baru, antara lain Astana (Kazakhstan), Washington DC (Amerika Serikat), dan Canberra (Australia).
Rivki Maulana | 10 Mei 2019 14:34 WIB
Presiden Jokowi (kedua kiri), didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), mendengarkan penjelasan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) saat mengunjungi Bukit Soeharto, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). - Setkab/Anggun

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan desain detail ibu kota negara yang baru bakal dirumuskan setelah penetapan lokasi diumumkan. Saat ini ada empat kandidat wilayah yang bakal menjadi ibu kota baru Republik Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sudah menyusun konsep desain dasar dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Konsep itu, lanjut Basuki disusun untuk bisa menampung peralihan 1,5 juta penduduk.

Menurut Basuki, pihaknya juga melakukan studi literatur dalam penyusunan konsep desain pemindahan ibu kota baru. Beberapa yang menjadi rujukan antara lain Astana (Kazakhstan), Washington DC (Amerika Serikat), dan Canberra (Australia).

"Kami buat dimensi untuk tata ruangnya, di mana letak untuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Konsep ini juga nanti kami bawa ke Presiden, arsitek-arsiteknya juga akan dipanggil Presiden untuk architectural building-nya," jelasnya di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Hingga saat ini, ada empat wilayah yang menjadi kandidat ibu kota baru. Keempat wilayah itu yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Presiden Joko Widodo sudah meninjau Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim) dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng) pada Rabu (8/5).

Basuki menuturkan, kajian pemindahan ibu kota belum tuntas. Dia menyebut, analisis terkait kondisi sosial dan budaya diperlukan agar proses pemindahan ibu kota berjalan mulus. "Menerima 1,5 juta orang baru kan tidak gampang ya. Ini kan seperti transmigrasi saja, harus ada keterbukaan [untuk menerima orang baru]," pungkasnya.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup