Pabrik Mainan Butuh Industri Pendukung, Dirjen IKMA Akan Lapor Menteri

Industri mainan membutuhkan adanya industri pendukung yang kuat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) akan lapor ke Menteri.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 07 Mei 2019  |  19:10 WIB
Pabrik Mainan Butuh Industri Pendukung, Dirjen IKMA Akan Lapor Menteri
Seorang pria menata mobil mainan dengan latar awan hitam di alun-alun Tegal, Jawa Tengah, Selasa (5 Januari 2016). BMKG Tegal menghimbau kepada warga pegunungan dan pesisir pantai untuk mewaspadai pohon tumbang dan tanah longsor akibat angin kencang disertai hujan deras pada musim hujan yang diperkirakan hingga akhir Februari mendatang. - Antara / Lukmansyah

Bisnis.com, TANGERANG--Industri mainan membutuhkan adanya industri pendukung yang kuat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) akan lapor ke Menteri.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa pemerintah bertugas menarik investor supaya mau berinvestasi di sektor industri pendukung di dalam negeri.

Namun, pemerintah juga butuh kerja sama dengan pihak swasta karena merekalah yang paham investor mana saja yang bisa diajak untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Pelaku industri kan juga sudah kenal dengan investor-investor, tinggal ditanya mereka butuhnya apa. Dari sini, saya akan memberikan input ke Menteri Perindustrian dan akan dikomunikasikan dengan Kemenkeu, Kemendag, juga BKPM," jelas Gati.

Selain industri komponen logam dan IC, Gati berpendapat industri pendukung yang memproduksi mesin molding atau pencetak juga perlu ada di Indonesia. Hingga kini, masih banyak pabrikan yang mengimpor mesin molding dari China karena produksinya yang lebih cepat dengan harga yang lebih murah.

Adapun, investor yang dibidik untuk bisa masuk dan membangun industri pendukung terutama berasal dari China. "Yang jelas China karena mereka bisa produksi yang paling murah sedunia," ujar Gati.

Agar kinerja sektor industri mainan semakin produktif dan berdaya saing di tingkat global, Kemenperin telah mengusulkan mengenai pemberian insentif berupa super deductible tax. Selain itu, sektor industri mainan juga dapat memanfaatkan fasilitas fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

Dalam upaya melindungi produk dan pasar dalam negeri serta menghindari gempuran produk impor yang tidak berkualitas, pemerintah menerapkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan anak secara wajib sejak 2014.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
industri mainan

Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top