Bisnis.com, JAKARTA - Tidak kunjung disahkannya proposal rencana pengembangan (POD) Blok Masela oleh Pemerintah menjadi akar pahit investor yang menganggap proyek minyak dan gas bumi ini tidak menguntungkan?
Indikasi tersebut muncul setelah kabar Royal Dutch Shell ingin melego sahamnya dari proyek gas alam cair (LNG) Lapangan Abadi. Berdasarkan sumber Reuters, Shell berencana menjual porsi sahamnya sebesar 35 persen dengan nilai US$1 miliar.
Rencana penjualan saham tersebut, seperti dilansir Reuters Jumat (3/5/2019), dilakukan Shell untuk mendukung pembayaran atas akuisisi BG Group senilai US$54 miliar pada 2015 lalu.
Alasan lain penjualan saham tersebut juga didasarkan pada sulitnya Indonesia menarik investasi energi ke dalam negeri. Saat ini, kolega Shell, Inpex Corp menjadi operator dengan kepemilikan saham 65 persen.
Keputusan Shell untuk menjual saham dalam proyek hulu migas yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional ini, dilakukan pascaperusahaan Inggris-Belanda ini keluar dari proyek LNG di Baltik yang dioperatori oleh Gazprom.
"Mengikuti pengumuman Gazprom pada 29 Maret tentang konsep pengembangan dari Baltic, kami memutuskan untuk menghentikan keterlibatan dari proyek tersebut," tutur Perwakilan Shell Russia Cederic Cremers, seperti dilansir Reuters (10/4).
Baca Juga
Terlepas dari itu, Shell memiliki komitmen untuk memperkuat bisnis LNG-nya. Sebelumnya, Chief Financial Officer Jessica Uhl mengatakan pihaknya puas dengan portofolio bisnis LNG dan optimistis bertumbuh sejalan dengan perkembangan pasar.
Dihubungi Bisnis, General Manager External Relations PT Shell Indonesia Rhea Sianipar belum dapat memberikan informasi terkait kabar penjualan Saham Shell di Proyek Abadi.
"Nanti saya kabari lagi," tuturnya lewat sambungan telepon, Jumat (3/5/2019).
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menolak berkomentar kepada awak media.
Pemerintah yang menargetkan proyek Lapangan Abadi dapat beroperasi pada Kuartal II/2027, belum juga memberikan sinyal kapan revisi proposal POD I Blok Masela disetujui.
Pekerjaan rumah tidak hanya soal proposal pengembangan, tetapi juga soal pembebasan lahan yang perlu lekas dibereskan. SKK Migas menyatakan pembahasan soal penyamaan asumsi Belanja Modal (Capex) sudah semakin mengerucut.
Akan tetapi, kenyataan bahwa masih ada jurang besar antara hasrat pemerintah dan penawaran investor tidak dapat dipungkiri. Badan pengawas pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama ini mengakui bahwa Inpex Corporation menginginkan adanya insentif.
Deputi Operasional SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan selama ini ada perbedaan persepsi terkait Capex yang disiapkan untuk Blok Masela.
Menurutnya, setelah kesamaan persepsi terhadap Capex proyek tercapai, selanjutnya memasuki pembahasan mengenai keekonomian proyek.
“Kami harus bicara hati-hati, karena kalau investasi itu kana da Opex, nah sekarang kami bicara mengenai Capex. Kami harus bedakan, yang dibicarakan sekarang itu seperti bagaimana mereka bangun kilang LNG, sumurnya seperti apa,” tuturnya kepada Bisnis, (5/4).
Fatar menjelaskan penyamaan persepsi penting dilakukan, mengingat SKK Migas juga memiliki data terkait potensi laut dalam, eksplorasi laut dalam, pemrosesan LNG dan lainnya.
Untuk itu, lanjut Fatar, jangan sampai pihaknya dianggap tidak kredibel mengingat banyak perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Inpex Corporation. “Tapi sekarang kami lihat sudah ada kesamaan sebesar 80%, kami melihat yang realistis seperti apa,” ujarnya.
