Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menggencarkan kampanye pemberantasan korupsi melalui penandatanganan Piagam Pakta Integritas di beberapa kantor otoritas bandara.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti mengapresiasi kegiatan penandatangan zona integritas yang dilakukan di sejumlah otoritas bandara. Menurutnya, pakta integritas yang ditandatangani merupakan komitmen untuk menolak korupsi serta meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat.
"Belakangan ini banyak terjadi perilaku yang membuat kita khawatir, terkait dengan kejahatan korupsi. Salah satu kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Perhubungan adalah dengan meningkatkan wilayah bebas korupsi di sektor perhubungan sebagai salah satu langkah reformasi birokrasi," ujar Polana dalam siaran pers, Selasa (30/4/2019).
Dia menambahkan, penandatanganan pakta integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sudah dilakukan di beberapa lokasi seperti Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I serta di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Banten, Bandara Djuanda Surabaya, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Hasanuddin Makassar, serta Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali.
Penandatanganan pakta integritas yang terakhir dilakukan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali pada 29 April 2019. Seluruh pegawai Kantor Otoritas Bandar udara Wilayah IV Bali satu persatu menandatangani Piagam Pakta Integritas yang digelar di depan gedung kantor sebagai bentuk bersedia berkomitmen.
Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali, Elfi Amir menjelaskan, penandatanganan pakta integritas ini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Selain itu, mewujudkan unit kerja di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan membangun Zona Integritas yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Untuk membangun pelayanan yang lebih baik diperlukan tekad dan komitmen dan dukungan stakeholder untuk mewujudkan otoritas bandara yang bebas korupsi,” kata Elfi.
