Bisnis.com, JAKARTA--Bank sentral akan menahan suku bunga acuan pada 6%, seiring dengan adanya risiko harga minyak yang dapat menghambat perbaikan defisit transaksi berjalan.
Ekonom PT Maybank Indonesia Tbk. Juniman menuturkan Bank Indonesia (BI) akan memilih untuk menahan suku bunga acuan, 7 Day Reverse Repo Rate, untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah risiko global.
Selain itu, BI akan berupaya keras untuk menjaga daya saing aset keuangan di dalam negeri menopang pembiayaan fiskal dan neraca eksternal. Menurut Juniman, keputusan ini diambil dalam rangka menjaga nilai tukar rupiah.
"Memang, satu indikator yang ditunggu BI sebelum merubah stance kebijakannya yaitu current account deficit dan kalau dilihat masih belum jelas apa akan turun di bawah 3%," ungkap Juniman, Rabu (24/04/2019).
Dengan demikian, perbaikan defisit ini masih akan menjadi fokus BI ke depan. Jika melihat data neraca perdagangan kuartal I/2019 yang defisit, Juniman sangsi perbaikan defisit transaksi berjalan akan signifikan. Dia memperkirakan perbaikannya terbatas di kisaran 2,7%-3% per PDB dibandingkan 3,57% per PDB pada kuartal IV/2019.
"Kalau trade balance-nya defisit, current account-nya juga akan sulit untuk turun signifikan karena komponen current account yang positif sebenarnya dari trade balance, selain remitansi," tegas Juniman.
Dalam hal ini, Juniman menilai BI akan memperhatikan tren defisit transaksi berjalan keseluruhan tahun. Bukan perbaikan defisit transaksi berjalan per kuartalan.
Dia melihat BI baru dapat menurunkan suku bunga jika defisit transaksi berjalan pada kuartal I dan II berada di kisaran yang sesuai dengan sasaran BI.
"Ya, mungkin di kuartal ketiga. Tapi kalau kuartal kedua tidak turun atau malah naik, BI harus bersabar untuk memotong suku bunganya," kata Juniman.
Dengan demikian, BI akan menahan suku bunga acuannya sebesar 6% sepanjang tahun ini.
Adapun, tantangan terbesar dari penurunan defisit transaksi berjalan akan bersumber dari harga minyak. Jika harga minyak meningkat, defisit transaksi berjalan akan membengkak karena Indonesia net importer minyak.
Alhasil, performa neraca perdagangan akan dihantui defisit. Kondisi ini akan bergantung pada respon kebijakan pemerintah.
"Kalau pemerintah menaikkan harga BBM itu akan positif bagi current account deficit. Tetapi kalau pemerintah bertahan harga BBM tetap, konsumsi akan naik dan penurunan defisit transaksi berjalan akan sulit dilakukan."
Tantangan lainnya adalah proyek infrastruktur pemerintah yang membebani impor. Juniman menuturkan proyek infrastruktur memiliki tujuan yang positif, tetapi proyek tersebut mendorong banyak impor mesin, besi dan baja.
Jika pemerintah bersedia untuk melakukan perpanjangan jadwal penyelesaian proyek, Juniman yakin perbaikan impor dapat lebih maksimal.
Dia memandang langkah mendorong ekspor di tengah perlambatan global sulit dilakukan. Satu-satunya cara adalah menekan impor agar defisit transaksi berjalan tidak bengkak.
Tahun lalu, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk menekan impor. Apabila kebijakan tersebut dirasakan kurang maksimal, Juniman menegaskan pemerintah harus berani untuk menaikkan harga BBM dan memperpanjang jadwal penyelesaiaan proyek infrastruktur.
Sebelumnya, BI mengungkapkan tiga data yang akan menjadi penentu arah kebijakan suku bunga saat ini.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengungkapkan ketiga data tersebut a.l. inflasi, Fed Fund Rate atau suku bunga AS dan pembiayaan defisit transaksi berjalan.
Inflasi dan suku bunga AS, Fed Fund Rate (FFR), diperkirakan lebih baik tahun ini.
Terkait dengan inflasi, BI melihat inflasi tetap terkendali rendah. BI masih meyakini inflasi pada 2019 akan berada di bawah 3,5%. Sementara itu, arah suku kenaikan suku bunga AS diperkirakan tidak setajam sebelumnya. Tahun ini dan tahun depan, kenaikan diperkirakan hanya terjadi 1 kali.
.jpg)
Dengan demikian, satu faktor yang menjadi penghalang besar yaitu defisit transaksi berjalan. BI menyadari impor terkait dengan infrastruktur Indonesia cukup besar, yakni mencapai US$6 miliar.
Tanpa impor infratruktur, Mirza mengungkapkan seharusnya defisit transaksi berjalan hanya sebesar US$25 miliar atau 2,5%. "Jadi defisit transaksi berjalan tahun lalu membengkak adalah partly karena infrastruktur yang diperlukan ke depan," ujar Mirza beberapa waktu lalu.
BI memahami hal tersebut adalah langkah yang positif dari pemerintah. Untuk menyeimbangi hal tersebut, BI menghimbau diversifikasi ekspor harus digenjot.
Selain itu, BI berharap adanya pengurangan impor energi dari fosil. Menurut Mirza, Indonesia harus bisa mendorong pengunaan energi terbarukan seperti angin, air atau surya. Terakhir, dia mengingatkan neraca jasa harus menjadi perhatian a.l. pembayaran asuransi ke luar negeri, bayar freight kapal, serta outbond tourism.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
