Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) tetap optimistis proses pengalihkelolaan Bandara Sentani di Papua bisa terlaksana pada bulan ini kendati Kementerian Keuangan sedang melakukan valuasi aset.
Corporate Secretary AP I Handy Heryudhitiawan mengatakan, Bandara Sentani merupakan barang milik negara (BMN), sehingga proses valuasi menjadi ranah Kemenkeu. Ditargetkan, salah satu proses dalam skema kerja sama pemanfaatan (KSP) tersebut tidak membutuhkan waktu lama.
"[Valuasi aset] itu masih dilakukan [Kemenkeu]. Mudah-mudahan cepat, sehingga April ini bisa selesai," kata Handy, Selasa (23/4/2019).
Dia menambahkan, dalam proses KSP, setelah proses valuasi aset BMN muncul asumsi nilai yang disepakati. Kemudian ditetapkan formula untuk menghitung jumlah kontribusi tetap dan kontribusi bagi hasil yang harus dipenuhi oleh AP I.
Kontribusi tetap dibayarkan sebagai pengganti dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas aset yang sebelumnya didapatkan oleh Kemenhub.
PNBP tersebut untuk sektor bandara biasanya berupa Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), atau usaha komersial lain.
Nilai persentase kontribusi tetap dihitung dari total nilai aset dan harus dibayarkan setiap tahun kepada negara. Sementara itu, kontribusi bagi hasil dibayarkan setelah laporan keuangan EBITDA pada bandara tersebut sudah positif berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit.
Di sisi lain, AP I juga sedang menyelesaikan persiapan kebutuhan bandara sebelum pengalihkelolaan. Pihaknya telah mengirimkan tim khusus yang terdiri dari bidang personalia, administrasi, legal, hingga teknis.
Dia memperkirakan dana investasi yang dialokasikan mencapai Rp239 miliar untuk pengembangan Bandara Sentani setelah proses pengalihkelolaan tuntas. Kendati demikian, nominal tersebut bersifat fleksibel dan bisa berubah usai dilakukan proses pengkajian ulang setelah diambil alih.
Pengkajian ulang, lanjutnya, dilakukan untuk meningkatkan kualitas suatu bandara sesuai dengan standar yang dimiliki perusahaan. Peningkatan tidak hanya terbatas pada layanan bagi pengguna baik kepada penumpang maupun maskapai, melainkan juga tingkat keselamatan.
Alokasi investasi tersebut sudah masuk dalam anggaran keuangan perusahaan pada tahun ini. Akan tetapi, perincian pengembangan yang dimaksud masih menunggu hasil analisis dari tim khusus.
"Setelah dari Kemenkeu lalu ke Kemenhub, kita tinggal tanda tangan [perjanjian KSP]. Hasil dari tim khusus juga belum bisa kami sampaikan karema masih berproses," ujarnya.
Menurutnya, Bandara Sentani bisa dikembangkan menjadi bandara pengumpul (hub) logistik di wilayah Timur. Terlebih, kawasan strategis tersebut berdekatan dengan negara lain seperti Papua Nugini, Guam, hingga Australia.
Handy mengungkapkan anak usaha AP I, yakni PT AP Logistik akan ikut serta dalam pengembangan Bandara Sentani guna membentuk penerapan sistem pengelolaan kargo yang lebih modern.
Bandara tersebut merupakan salah satu dari enam yang dibidik pengelolaannya pada tahun ini. Kelima bandara yang lain antara lain Bandara APT Pranoto atau Bandara Samarinda Baru, Bandara Mutiara SIS Al Jufri di Palu, Bandara Komodo di Labuan Bajo, Bandara Juwata di Tarakan, dan Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Luwuk.
Pengelola bandara di wilayah Indonesia bagian tengah dan Timur ini akan fokus berinvestasi untuk melakukan pengembangan bandara. Total dana investasi yang dikucurkan tahun ini adalah sebanyak Rp17,5 triliun.
Dari total dana investasi tersebut, sebanyak 79% atau Rp13,8 triliun digunakan untuk pengembangan bandara. Sementara, sisanya yakni Rp3,7 triliun difokuskan untuk operasional bandara.
AP I tidak hanya sebagai BUMN di bidang pengelolaan bandara, tetapi harus mampu menjadi agent development yang bisa berkontribusi signifikan untuk mendukung program pemerintah. Selain itu, perlu adanya pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi udara ke wilayah Timur.
