Kebijakan Nasional Mineral dan Batu Bara Perlu Sinkronisasi

Kebijakan nasional mineral dan batu bara yang akan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, dalam menentukan arah pengembangan sektor pertambangan harus sinkron dengan regulasi sejenis yang telah ada.
Lucky Leonard
Lucky Leonard - Bisnis.com 22 April 2019  |  19:12 WIB
Kebijakan Nasional Mineral dan Batu Bara Perlu Sinkronisasi
Aktivitas penambangan batu bara di Tambang Air Laya, Tanjung Enim, Sumatra Selatan, Minggu (3/3/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA--Kebijakan nasional mineral dan batu bara yang akan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, dalam menentukan arah pengembangan sektor pertambangan harus sinkron dengan regulasi sejenis yang telah ada.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan penyusunan kebijakan nasional mineral dan batu bara telah dilakukan sejak lama. Dalam penerapannya nanti, jangan sampai tumpang tindih dengan kebijakan sejenis yang sudah ada sebelumnya seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN) maupun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

"Nanti tinggal sinkronisasi dengan kebijakan lain. Contohnya soal batu bara sebenarnya sudah ada di RUEN atau KEN," ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/4/2019).

Selain itu, kebijakan tersebut harus bisa menjadi rujukan apabila terjadi masalah antarkementerian terkait sektor pertambangan. Salah satunya masalah kehutanan yang menjadi isu klasik di sektor pertambangan.

"Kalau terjadi masalah, misalanya kehutanan, landasan penyelesaiannya ada. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikoordinasikan dengan sektor-sektor lain," tuturnya.

Menurutnya, kebijakan nasional mineral dan batu bara tidak harus berupa produk hukum. Kebijakan tersebut bisa saja dibuat dalam bentuk dokumen yang disepakati bersama.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
batu bara

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top