Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Harus Segera Kurangi Intervensi di Program Tol Laut

Pemerintah harus mulai mengurangi intervensi atau keterlibatan dengan tidak lagi menambah aset, misalnya melakukan pengadaan kapal untuk armada Tol Laut.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 15 April 2019  |  10:24 WIB
Ilustrasi - Kapal Logistik Nusantara 4 yang melayani tol laut menurunkan kontainer muatannya saat bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/6/2018). - JIBI/Paulus Tandi Bone
Ilustrasi - Kapal Logistik Nusantara 4 yang melayani tol laut menurunkan kontainer muatannya saat bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/6/2018). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar maritim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Saut Gurning mengusulkan agar orientasi anggaran program Tol Laut bergeser pada belanja operasional (opex) ketimbang belanja modal (capex) dengan tujuan meningkatkan konektivitas. 


Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus mulai mengurangi intervensi atau keterlibatan dengan tidak lagi menambah aset, misalnya melakukan pengadaan kapal untuk armada Tol Laut. 


"Pemerintah tidak perlu lagi [membangun kapal tol laut] karena jadi bingung mengurus ship management. Kalau dengan anggaran berbasis APBN, mau docking, harus menunggu anggaran datang. Belum lagi persoalan kapal delay karena sedang docking," katanya kepada Bisnis, pekan lalu.


Seperti diketahui, sejak 2015 pemerintah membangun 100 unit kapal pendukung tol laut, yang terdiri atas 60 unit kapal perintis, 15 unit kapal kontainer, 20 unit kapal rede, dan 5 kapal ternak, termasuk juga kapal-kapal pelayaran rakyat.


Menurut Saut, lebih baik anggaran tol laut dialihkan sepenuhnya untuk subsidi biaya operasional kapal dan subsidi sewa kontainer. Dia mengusulkan, urusan pengadaan kapal dan peralatan bongkar muat sebaiknya diserahkan kepada swasta. Investasi asing sebaiknya juga diundang untuk masuk ke bisnis galangan kapal sehingga kapal tidak perlu mengantre untuk docking.  


Pemerintah daerah juga disarankan mengalokasikan sebagian APBD untuk menutup biaya operasional, misalnya pengangkutan barang dari pelabuhan ke end user atau juga konsolidasi muatan balik dari pedalaman ke pelabuhan untuk diangkut ke Jawa.


"Peralatan bongkar muat ini bisa saja yang sediakan pemilik barang, pelayaran. APBN dan APBD bisa dipakai untuk subsidi biaya bongkarnya, biaya simpannya, biaya angkutnya. Jadi, opex ini total," kata Saut.


Dengan reorientasi anggaran program Tol Laut pada penguatan opex dan keterlibatan pemda, Saut yakin indeks konektivitas dapat meningkat menjadi 0,75.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemerintah its Tol Laut
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top