Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sandi Sampaikan Keluhan Emak-emak, Jokowi Sebut Tidak Bisa Jadi Patokan Kebijakan Makro

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan bahwa contoh yang sering Sandi ungkapkan tersebut tidak relevan untuk membahas persoalan ekonomi makro.
DEBAT PILPRES Capres nomor urut 01 joko Widodo meninggalkan ruangan usai mengikuti debat Pilpres putaran terakhir di Jakarta, Sabtu, (13/4/2019)/JIBI/Bisnis-Felix Jody Kinarwan
DEBAT PILPRES Capres nomor urut 01 joko Widodo meninggalkan ruangan usai mengikuti debat Pilpres putaran terakhir di Jakarta, Sabtu, (13/4/2019)/JIBI/Bisnis-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA--Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyingung banyak ibu-ibu yang mengeluhkan naiknya tagihan listrik dan harga bahan pokok yang mahal.

Hal itu ia sampaikan saat menyoroti persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia yang tekor.

"Kalau kita mengalami defisit dan kita buka pintu impor sebesar-besarnya mustinya harga bahan pokok terjangkau, murah. Ibu-ibu mengeluhkan harga listrik naik," ujar Sandiaga dalam Debat Pilpres putaran terakhir, Sabtu (13/4/2019).

"Ibu Mia di Tegal, ngeluh tagihan listriknya tadinya Rp300-Rp400 ribu sekarang sudah di atas Rp1 juta. Ini yang harus kita selesaikan," sambungnya.

Oleh karena itu, dia berjanji akan meningkatkan swasembada pangan serta berjanji meurunkan harga listrik dan bahan sembako.

Menanggapi hal tersebut, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan bahwa contoh yang sering Sandi ungkapkan tersebut tidak relevan untuk membahas persoalan ekonomi makro.

"Ini ekonomi makro, bukan ekonomi mikro yang sekali bangun langsung jadi. Enggak bisa juga seperti Bapak tadi sampaikan ibu ini, ibu ini. Ini mengelola ekonomi makro, agregat produksi itu bukan hanya orang per orang seperti itu dijadikan patokan," kata Jokowi menanggapi.

"Kita harus ngerti bahwa namanya ekonomi makro adalah agregat produksi dan sisi permintaan. Kita harus ngerti dari sisi demand dan suplai, haru pakai angka-angka dan data survei."

Menurut Jokowi, tidak bisa kebijakan pemerintah disusun berdasarkan satu atau dua orang.

"Sering Bapak sampaikan contoh terus menerus. Pengalaman saya tidak bisa seperti itu."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper