Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Eropa Larang Sawit Jadi Bahan Biodiesel, Kemenlu RI : Langkah Itu Murni Diskriminatif

Pemerintah menegaskan upaya Uni Eropa menghambat ekspor minyak sawit sebagai biofuel adalah murni tindakan diskriminatif, bukan berdasarkan kesadaran untuk menjaga lingkungan.
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018)./JIBI-Rachman
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018)./JIBI-Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan upaya Uni Eropa menghambat penggunaan minyak sawit sebagai biofuel adalah murni tindakan diskriminatif, bukan berdasarkan kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F. Gontha menegaskan langkah penghambatan penggunaan minyak sawit sebagai biofuel seperti yang tertuang dalam gagasan Renewable Energy Directive II (RED II) murni disebabkan hubungan dagang. Menurutnya yang menjadi isu utama dalam polemik dagang minyak sawit adalah isu politik dan diskriminasi komoditas.

"Ini murni diskriminasi. Bukan masalah [menjaga] konsumen dll. Ini pun sebetulnya bukan masalah lingkungan dan kesehatan karena itu sudah dibantah organisasi kesehatan dunia. Ini isu diskriminatif dan politik," tegasnya dalam jumpa pers di Kemenko Perekonomian pada Jum'at (12/4/2019).

Menurutnya, pemerintah akan meninjau ulang hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa bila kebijakan RED II mulai diadopsi pada 12 Mei mendatang.

Gontha pun optimistis upaya menggugat ke World Trade Organization (WTO) akan mulus kendati yang diberlakukan Uni Eropa termasuk non tarif measure (hambatan non-tarif).

Lebih-lebih, Gontha mengatakan akan menyerang studi yang dipakai Uni Eropa untuk menghambat perdagangan minyak sawit Indonesia di meja WTO. Pasalnya, studi yang digunakan sama sekali tidak mencantumkan data-data dari Indonesia.

"Bagi kami posisi kita jelas, jumlah petani Indonesia lebih besar dari penduduk Belanda 17 juta jiwa dan Belgia 11 juta jiwa. Petani sawit kita 19,5 juta jiwa, jadi permasalahan kita jauh lebih besar," katanya.

Menurutnya, Indonesia tidak ingin lagi diatur dan kedaulatan adalah harga mati. Apalagi poin pertama Sustainable Development Goal [SDG] adalah pengentasan kemiskinan. Kalau Uni Eropa menghambat berarti berlawanan dengan kesepakatan dunia.

Gontha pun mengindikasikan diskriminasi ini berhubungan dengan perdagangan minyak kedelai antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pasalnya, bila impor minyak sawit untuk biofuel disetop otomatis karpet merah terbuka bagi minyak kedelai dari Amerika Serikat untuk memenuhi pasar Benua Biru.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper