Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi, Khaled Al Aloteibi mengatakan, pemerintah Arab Saudi berharap agar Indonesia turut berperan untuk mensukseskan program Makkah Route 2019.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah mensukseskan program Makkah Route pada tahun lalu. Kami berharap sukses yang sama terulang di tahun 2019,” katanya saat menemui Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (9/4).
Dalam pertemuan tersebut, Khaled didampingi oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Hussein Al Sharif beserta jajarannya.
Makkah Route merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam rangka memberikan kemudahan kepada calon jemaah haji.
Dalam hal ini, program tersebut meliputi layanan penerbitan visa, penyelesaian bea cukai, dan prosedur paspor, memastikan kepatuhan dengan persyaratan kesehatan, serta menyortir bagasi sesuai dengan transportasi dan pengaturan akomodasi selama di Arab Saudi.
Selain itu, kebijakan tersebut juga mempermudah jemaah untuk langsung menuju penginapan setibanya di Arab Saudi tanpa waktu penantian yang panjang.
“Ini adalah pertemuan lanjutan demi memberi kemudahan bagi jemaah haji Indonesia. Ada beberapa catatan kami untuk bisa disinergikan dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung suksesnya penyelenggaran ibadah haji tahun 2019.”
Lebih lanjut, Khaled berharap kepada pemerintah Indonesia untuk menyiapkan jadwal keberangkatan yang jelas selama 24 jam, untuk memudahkan petugas Arab Saudi yang bekerja di Indonesia memonitor secara terperinci.
“Ada juga hal lain yang perlu dipenuhi yakni visa petugas Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik selama di Indonesia. Pada tahun lalu kami mendapati kesulitan akses petugas kami di bandara di Indonesia dan kami berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah Indonesia atas kelancaran petugas kami dalam menjalankan tugas,” katanya.
Menanggapi hal itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku siap berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenlu, Imigrasi maupun Angkasa Pura guna memfasilitasi tugas pemerintah Arab Saudi.
“Kami di Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemenlu, Imigrasi dan pihak Angkasa Pura untuk bisa memenuhi beberapa permintaan yang disampaikan dalam pertemuan ini seperti adanya terminal khusus, ruang khusus pengambilan visa, biometrik termasuk kemudahan visa yang harus disiapkan oleh petugas Saudi Arabia di sejumlah bandara dan embarkasi,”kata Lukman.
Menurutnya, adanya kebijakan tersebut bisa mempercepat proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Apalagi, sejak 2018 lalu proses rekam biometrik jemaah haji mulai dilakukan di Indonesia.
Selain itu, dia juga berharap pada 2019 ada peningkatan terkait peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia untuk bisa mendapatkan kemudahan dibanding tahun sebelumnya.
Adapun, soal rekam biometrik calon jemaah haji, dia berharap pihak Arab Saudi dapat menambah personel untuk melakukan proses tersebut. Sekaligus menyediakan layanan rekam biometrik mobile untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang sulit terjangkau seperti Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Papua, NTT, dan Sulawesi Barat.
