Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai bahwa pihaknya perlu melakukan pemahaman naturalisasi sungai ala Anies Baswedan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai bahwa sampai saat ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta.
"Kegiatan normalisasi sungai yang seharusnya dikerjakan pemerintah pusat berhenti sejak 2 tahun terakhir, ya karena tidak ada pembebasan lahan," ujarnya menjawab pertanyaan Bisnis, pekan lalu.
Menurut Basuki, untuk pengendalian banjir sebetulnya menerapkan konsep atau janji kampanye Gubernr DKI Jakarta dulu.
Sementara untuk Kementerian PUPR, normalisasi sungai seperti yang sudah dikerjakan di Ciliwung ini dengan menata dan melebarkan Ciliwung, "Kami ingin kolaborasi tapi kami pengen nanya yang dimasud oleh DKI naturalisasi sungai itu opo? kami undang sudah dua kali yang datang stafnya yang tidak mengerti. Kami menunggu," ujarnya.
Apabila makna naturalisasi sudah jelas, berati tidak perlu tender lagi tinggal Pemerintah DKI menjalankan saja. Dialokasikan anggarannya melalui sisa tender atau anggaran tahun 2020 tapi pasti jalan dulu itu konsepnya multi years kontrak.
Baca Juga
Basuki menambahkan, bantaran sungai, Ciawi Sukamahi dan sodetan adalah proyek-proyek yang harus dilaksanakan dalam rangka pengendalian banjir.
"Sodetan ini janji tahun ini akan dilakukan secara komitmen sudah mengiyakan, kita tunggu beliau turun lapangan aja," ujarnya.
