Pembayaran Lahan Tol Banda Aceh-Sigli Tuntas Akhir Tahun Ini

Pemerintah menargetkan pembayaran lahan milik masyarakat setempat yang melewati 10 kecamatan dengan 78 gampong (desa) terkait jalan tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 kilometer bakal terealisasi hingga akhir tahun ini.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 30 Maret 2019  |  13:57 WIB
Pembayaran Lahan Tol Banda Aceh-Sigli Tuntas Akhir Tahun Ini
ilustrasi: Jalan tol di Gerbang tol Tebing Tinggi - Sei Rampah - ANTARA/Septianda Perdana

Bisnis.com, BANDA ACEH--Pemerintah menargetkan pembayaran lahan milik masyarakat setempat yang melewati 10 kecamatan dengan 78 gampong (desa) demi mewujudkan pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 kilometer bakal terealisasi hingga akhir tahun ini.

"Kita target hingga akhir Desember tahun ini, kita tuntaskan (pembayaran) minimal lahan milik masyarakat," ujar Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Alfisyah di Banda Aceh, Sabtu (30/3/2019).

Dia menyebut, pembangunan jalan bebas hambatan terbentang mulai dari Banda Aceh melewati Aceh Besar hingga Pidie di Aceh memakai lahan seluas 856 hektare dengan lebar tanah mencapai 80 meter.

Dari peta bidang dan daftar nominatif di total luas lahan itu memiliki 3.586 bidang tanah yang telah diumumkan beberapa tahun lalu dari tersebar di enam seksi jalan tol yang akan segera terealisasi.

Keenam seksi itu, yakni Seksi 1 dari Simpang Padang Tiji-Simpang Susun Seulimeum 25,7 kilometer, Seksi 2 Seulimeum-Simpang Susun Jantho 6,3 kilometer, dan Segmen 3 Simpang Susun Jantho-Simpang Susun Indrapuri 16 kilometer.

Lalu Seksi 4 mulai Simpang Susun Indrapuri-Simpang Susun Blang Bintang sepanjang 13,5 kilometer, Segmen 5 Simpang Susun Blang Bintang-Simpang Susun Kuto Baro 7,7 kilometer, dan Segmen 6 Simpang Susun Kuto Baro-Simpang Baitussalam 4,8 kilometer.

"Minimal terdapat tiga ribu lebih bidang tanah, hingga akhir tahun ini harus sudah kita bayar lunas. PT Hutama Karya telah melakukan pembayaran ganti rugi senilai Rp168,2 miliar dengan jumlah 965 bidang tanah dari total 3.586 bidang," tegasnya.

Ia mengaku, tetapi dalam pengadaan tanah untuk dijadikan jalan tol pertama di Aceh ini, terdapat istilah yang umum di masyarakat, yakni tanah wakaf, dan tanah kas desa.

"Ini mungkin, penyelesaiannya dalam waktu tersendiri. Karena tanah wakaf, dan kas desa harus melewati beberapa tahapan untuk prosesnya pelepasan," kata Alfi.

Presiden Joko Widodo pertengahan Desember 2018, telah meresmikan pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sebagai upaya memudahkan mobilitas masyarakat, dan barang di daerah untuk pertumbuhan ekonomi.

"Sore hari ini, kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk dimulainya konstruksi jalan tol dari Aceh menuju Lampung," kata Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli di Blang Bintang, Aceh Besar.

Jokowi meyakini, kerja keras Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perusahaan BUMN terkait, dan sejumlah kepala daerah, maka pembangunan akan berjalan cepat.

Menurut dia, pembangunan enam seksi jalan tol membutuhkan dorongan dari kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur. Hal itu terkait pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk tol.

"Problemnya hanya ada di situ. Di mana-mana yang namanya pembangunan jalan tol itu selalu problem dan masalah di pembebasan," kata Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jalan tol

Sumber : Antara

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top