Kabar24.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo kembali menekankan pengelolaan transportasi Jabodetabek untuk menghindari ego sektoral. Integrasi pengelolaan transportasi Jabodetabek melibatkan sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di lima kabupaten/kota.
"Proses perintegrasian ini tidak bisa ditunda tunda lagi. Karena seperti yang pernah saya sampaikan kemacetan yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bukan per tahun tapi sudah berpuluh tahun," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (19/3/2019).
Menurutnya, pengelolaan transportasi Jabodetabek harus mengedepankan kesinambungan antar moda mulai dari Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), Transjakarta, dan Commuterline. Selain integrasi antar moda, kesinambungan juga harus didukung dengan kesesuaian tata ruang.
"Dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral lagi, ego kementerian, ego daerah, saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," tambahnya.
Jokowi menyebutkan rapat terbatas kali ini merupakan lanjutan pembahasan mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek yang sudah lebih dulu dibahas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemacetan di Jabodetabek menyebabkan kerugian hingga Rp65 triliun setiap tahunnya. Bahkan, angka kerugian itu diprediksi sudah mencapai hampir Rp100 triliun pada saat ini.
Baca Juga
Setelah ratas, Presiden Jokowi beserta rombongan dijadwalkan meninjau MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia menuju Stasiun Lebak Bulus.
