Bisnis.com, JAKARTA - Isu ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya menjadi isu yang menarik dibahas dalam debat puteran III kedua paslon cawapres pada Minggu (17/3/2019).
Sejumlah isu tersebut memang mempengaruhi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia dan banyak persoalan yang belum tuntas.
Di sisi tenaga kerja, Paslon nomer urut 01 Jokowi-Maaruf Amin memiliki komitmen untuk peningkatan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan kalangan dunia pendidikan.
Paslon 01 mencanangkan kartu pra kerja untuk para pencari kerja dan freshgraduate untuk mendapatkan insentif dan pelatihan serta sertfikasi selama belum mendapatkan pekerjaan.
Di sisi lain, paslon nomer urut 02 berjanji akan menghapus sistem outsourcing dan mengutamakan pekerja lokal. Paslon 02 akan menghapus Pepres nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang diklaim merugikan buruh Indondonesia.
Terkait dengan kesejahterahan buruh, paslon 02 pun berjanji mencabut PP nomer 78 tahun 2016 tentang pengupahan dan mengantinya dengan menambah jenis barang dan jasa kehidupan hidup layak sebagai dasar penetapan upah.
Selain itu juga akan disediakan transport murah bagi pekerja buruh dan rakyat tak mampu dengan uang muka 0%. Para pengangguran pun didorong menjadi start up baru konsep OK-OCE.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Haryo Aswicahyono menyoroti masih banyak hal yang krusial yang tak disinggung dan dibahas dalam debat.
Dia mencontohkan seperti adanya tren peningkatan setengah pengangguran sejak 2011. Padahal peningkatan setengah pengangguran itu bukan terpaksa, namun sukarela atau paruh waktu
Hal itu dikarenakan meningkatnya gig ekonomi yakni seperti ojek online dan penjualan di e-commerce. "Lalu terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk kerja yang fleksibel dan hal itu dikarenakan ketika kondisi ekonomi membaik," ujarnya, Senin (18/3).
Dia juga menyayangkan kedua paslon pun tak menyinggung partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Padahal semakin banyak perempuan muda yang mendapat pendidikan dan berpartisipasi dalam angkatan kerja. Peningkatan partisipasi ini karena dikarenakan meningkatnya pendidikan perempuan.
Namun sayangnya, perbedaan upah laki-laki dan perempuan yang tetap tinggi bahkan cenderung meningkat.
"Lebih banyak lulusan perempuan di STEM [science, technology, engineering and mathematics], hukum dan manajemen. Namun gender wage gap masih signifikan. Ada hambatan kultural. Temuan dalam survey tentang prioritas jika tidak cukup lapangan kerja maka prioritas harus diberikan pada laki-laki. Harusnya ini poin menarik untuk dibahas dalam debat kebudayaan," tutur Haryo
PENDIDIKAN
Di sisi pendidikan, paslon 01 mempercepat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, penyediaan sarana pendidikan di wilayah yang masih kurang, memperluas akses mahasiswa untuk pinjaman dana pendidikan dan perbankan.
Kesejahteraan guru akan diperbaiki lewat aksi reformasi pendidikan dan mendorong sistem pembinaan jenjang karier guru dan membiayai guru yang memiliki kompetensi luar biasa ke luar negeri.
Selain itu juga ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah untuk memudahkan anak-anak muda kurang mampu mengenyam bangku kuliah di dalam negeri.
Paslon 02 menjanjikan perbaikan sistem pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dan menjanjikan pdrbaikan gaji guru dan honorer dengan pemberlakuan upah minimum guru honorer serta mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN.
Pengamat pendidikan Doni Koesoema menuturkan program dan kebijakan yang ditawarkan tidak ada yang baru dan dinilai hampir sama antar paslon. Padahal debat dalam tema pendidikan yang sebenarnya cukup menarik, nantinya kedua kandidat bisa menyampaikan ide-ide gagasan atau program barunya. "Tapi sayang ini hanya dipermukaan saja," katanya.
Dia menyoroti terkait program prioritas, model kartu seperti KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja masih bisa dibenarkan sejauh itu untuk afirmasi dan sifatnya sementara.
Namun yang dibutuhkan yakni program yang berkelanjutan, bukan sekedar model kartu yang tidak didukung dengan sistem pendidikan nasional yang mendukung.
Demikian juga dengan model rumah siap kerja dinilai sebagai solusi parsial dan tidak berkelanjutan dalam mengurangi jumlah pengangguran.
Menurutnya, akan lebih baik mentransformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada sehingga tidak menambah rumah baru yang ujungnya memakai anggaran negara juga.
"Apabila rumah siap kerja dikelola mandiri tanpa anggaran negara itu sangat baik, tetapi kalau pakai anggaran negara lebih baik meningkatkan kualitas infrastruktur yang sudah ada," ucanya.
Terkait dengan kekurangan guru, lanjutnya, akan mengangkat guru honorer menjadi ASN tanpa kriteria kompetensi profesional dan pedagogik yang jelas hanya akan menjerumuskan pendidikan Indonesia pada malapetaka.
Pasalnya, sekitar 350.000 guru honorer yang tidak lolos K2 dengan kualitas memprihatinkan. Oleh karena itu, meminta mereka masuk kelas selain memperburuk kualitas pendidikan, juga akan mengganggu postur anggaran pendidikan yang saat ini hampir 60% habis untuk membayar gaji guru dan tunjangan sertifikasi.
"Mereka lebih banyak membahas peningkatan kesejahteraan guru tetapi persoalaan seperti koordinasi peningkatan kualitas pengajaran di daerah tak banyak disentuh," tutur Doni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=348&h=261)
