Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai alternatif instansi pengelola platform e-Logistics.
Asisten Deputi Bidang Logistik, Kemenko Perekonomian, Erwin Reza menuturkan selama ini yang menjadi salah satu pertanyaan penting dan belum pemah terjawab adalah siapa institusi yang diserahkan tanggung jawab untuk membangun dan mengelola platform digital e-Logistics atau INALOG.
"Sebagai alternatif, untuk mempercepat pembangunan ekosistem tersebut, sementara dapat diminta Ditjen Bea Cukai karena instansi ini yang sangat siap dalam menyiapkan infrastruktur maupun SDM menghadapi transformasi digital dalam era Revolusi Industri 4.0. Adapun, untuk pembangunan dan pengelolaan spoke [instansi turunannya] dapat dikelola oleh badan usaha swasta," ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (13/3/2019).
Menurutnya, dalam kondisi ideal e-Logistics seharusnya dibangun dan dikelola oleh Pengelola Portal INSW atau instansi atau BUMN yang diberi kuasa oleh pemerintah.
Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah Pengelola Portal INSW siap dan sanggup memikul tanggung jawab yang besar tersebut, mengingat kewenangannya sampai saat ini masih terbatas. "Hal ini belum pernah dibahas," tegasnya.
Asisten Deputi Bidang Logistik, Kemenko Perekonomian, Erwin Reza menuturkan selama ini yang menjadi salah satu pertanyaan penting dan belum pemah terjawab adalah siapa institusi yang diserahkan tanggung jawab untuk membangun dan mengelola platform digital e-Logistics atau INALOG.
"Sebagai alternatif, untuk mempercepat pembangunan ekosistem tersebut, sementara dapat diminta Ditjen Bea Cukai karena instansi ini yang sangat siap dalam menyiapkan infrastruktur maupun SDM menghadapi transformasi digital dalam era Revolusi Industri 4.0. Adapun, untuk pembangunan dan pengelolaan spoke [instansi turunannya] dapat dikelola oleh badan usaha swasta," ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (13/3/2019).
Menurutnya, dalam kondisi ideal e-Logistics seharusnya dibangun dan dikelola oleh Pengelola Portal INSW atau instansi atau BUMN yang diberi kuasa oleh pemerintah.
Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah Pengelola Portal INSW siap dan sanggup memikul tanggung jawab yang besar tersebut, mengingat kewenangannya sampai saat ini masih terbatas. "Hal ini belum pernah dibahas," tegasnya.
