Bisnis.com, TERNATE--Masyarakat Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut) mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan di pulau itu, karena sangat menghambat kelancaran mobilitas masyarakat setempat, terutama yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.
"Hampir semua ruas jalan di Pulau Obi baik jalan kabupaten maupun provinsi yang menghubungkan antar-desa dan antar-kecamatan kondisinya rusak parah," kata salah seorang tokoh masyarakat Pulau Obi, Bahrudin di Ternate, Rabu (13/3/2019).
Ruas jalan yang menghubungkan wilayah Sambiki, Anggai dan Armangga di Kecamatan Obi misalnya hampir seluruhnya berlubang dan aspalnya tidak ada lagi, sehingga tidak jarang mengakibatkan kendaraan roda atau roda empat kesulitan untuk melewatinya, terutama saat musim hujan.
Menurut dia, sebuah jembatan yang menghubungkan wilayah Jikotamo dengan Kampung Buton ambruk diterjang banjir pada 2017 silam sampai sekarang juga belum perbaiki, sehingga masyarakat harus menyebrang melalui sungai itu pun kalau tidak sedang banjir.
Masyarakat Pulau Obi sudah berulang kali mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut ke Pemkab Halmahera Selatan dan Pemprov Malut, termasuk kepada para anggota DPRD yang turun ke daerah itu, tetapi sampai belum ada tanda-tanda akan diperbaiki.
Para sopir angkutan umum di Pulau Obi, kata Bahrudin, sering patungan anggaran untuk menyewa alat berat untuk memperbaiki sejumlah titik ruas jalan di Pulau Obi, agar kendaraan mereka bisa melewatinya dengan lancar.
Baca Juga
Para sopir angkutan umum terpaksa melakukan langkah itu karena kalau membiarkannya dan hanya menunggu penanganan dari pemkab atau pemprov yang tidak jelas maka mereka pasti akan kesulitan mencari penghasilan dari mengoperasikan angkutan umum.
Dia menambahkan, kekayaan alam berupa tambang nikel yang digarap di Pulau Obi oleh tiga perusahaan pasti sudah menghasilkan dana trilunan rupiah, tetapi sangat ironis kalau infrastruktur jalan di daerah itu kondisinya rusak parah.
Pemkab Halmahera Selatan, sudah mengusulkan perbaikan jalan dan jembatan di Pulau Obi ke Pemprov Malut, tetapi sejauh ini belum diakomodasi dalam APBD Malut akibat keterbatasan anggaran.
