Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mewajibkan penggunaan karet untuk campuran pengaspalan jalan yang ada di seluruh daerah di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah menyelesaikan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) pemanfaatan aspal karet untuk pembangunan jalan di daerah.
"Kita sudah siapkan NSPK-nya. Nanti Menteri Dalam Negeri yang akan membuat surat edaran. Kalau itu sudah selesai, berarti penggunaan karet untuk aspal wajib di seluruh daerah,” ujar Menko Darmin melalui keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Minggu (10/3/2019).
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau lebih dikenal dengan singkatan NSPK menjadi hal yang sering disebut setelah pemberlakuaan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Konsumsi Dalam Negeri
Menko Darmin mengatakan bahwa upaya mendongkrak konsumsi karet dalam negeri melalui penggunaan karet untuk campuran pengaspalan jalan di seluruh daerah itu, juga merupakan Perintah Presiden Joko Widodo kepada jajaran para menteri saat kunjungannya ke Sumatra Selatan akhir pekan lalu.
Perintah Presiden tersebut sebagai tindakan lanjut dari hasil pertemuan International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang digelar di Bangkok belum lama ini.
Pada pertemuan itu, Indonesia bersama dua negara produsen karet lainnya, Thailand dan Malaysia menyepakati tiga kebijakan untuk mendongkrak harga karet alam di pasaran global.
Pertama, mengatur jumlah ekspor karet alam. Kedua, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan ketiga; peremajaan (replanting) karet alam.
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, agar penggunaan karet untuk aspal mulai dilaksanakan di seluruh tanah air.
Mulai 2018, mengaspal jalan sudah dicampur dengan karet. Hal itu baru dilakukan di tiga provinsi yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Menurut Presiden Jokowi, meskipun harganya lebih mahal, Pemerintah akan tetap membeli karena kualitasnya pun baik. Untuk itu, diperintahkan agar penggunaan karet untuk aspal bisa dilakukan di provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.
Hilirisasi Industri
Presiden Jokowi juga mengarahkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk hilirisasi industri karena Indonesia dinilai sudah terlalu banyak kirim bahan mentah ke luar negeri. Hilirisasi industrialisasi, baik untuk ban, sarung tangan, dan lainnya, memiliki nilai tambahnya semakin naik.
Sementara arahan untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Presiden memerintahkan agar BUMN membeli karet-karet rakyat dengan harga yang baik sehingga petani dapat keuntungan dari pembelian BUMN.
Adapun pada kesempatan berdialog dengan warga Sumatra Selatan di Balai Penelitian Sembawa-Pusat Penelitian Karet di Sumatera Selatan akhir pekan lalu, Presiden Jokowi pun menerangkan bahwa harga karet mulai bergerak naik karena adanya diplomasi ITRC.
"Kita kan sudah kirim tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian untuk berdiskusi dengan Thailand dan Malaysia. Di situ, kita ajak mereka untuk membuat kebijakan yang sama, salah satunya agar supply ke pasar tidak terlalu banyak,” terang Jokowi.
Menurutnya dengan supply yang terkendali, harga diharapkan makin membaik. Kondisi harga komoditas karet saat ini pun, dari yang tadinya ada di harga Rp5.000 – Rp6.000 mulai menyentuh Rp8.300 s.d Rp9.000.
"Artinya, dari adanya diplomasi ITRC dan pembelian karet oleh Pemerintah, petani karet diharapkan dapat merasakan dampak positif," ujarnya.
Pemerintah juga menyadari bahwa hal ini bukan sekedar persoalan dalam negeri. Tekanan ekonomi global yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia turun, juga membuat permintaan turun sehingga secara otomatis harga juga bergerak ke bawah.
Jadi, lanjutnya, sebetulnya masalah utamanya adalah karena ekonomi dunia belum normal dan pasar dunia belum dalam posisi yang baik.
Kepastian Pasar
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menyatakan bahwa perkebunan adalah salah satu sektor unggulan yang menjadi pilar utama ekonomi provinsi tersebut.
Dia mengatakan bahwa alokasi untuk kawasan perkebunan adalah seluas 3,8 juta ha dan telah dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 2,8 juta ha lebih.
“Komoditi yang diusahakan adalah karet seluas 1,3 juta ha dengan 95% milik petani rakyat. Ini merupakan kebun karet terluas di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Herman, saat ini beberapa persoalan perkebunan karet masih melanda para petani di sana. Seperti misalnya mulai dari peremajaan yang perlu segera dilakukan, minimnya infrastruktur sehingga mengakibatkan tingginya ongkos angkut, hingga perlunya penyuluhan pencampuran Bahan Olah Karet (Bokar) sesuai anjuran Kementerian Pertanian.
Kendati demikian, perbaikan harga di tingkat petani juga terbantu dengan adanya Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).
"Dengan petani karet bergabung di dalam UPPB, kegiatan penjualan karet rakyat dapat dilakukan dengan sistem lelang atau pola kemitraan langsung dengan perusahaan sehingga harga yang diterima petani pun bisa lebih baik daripada dijual sendiri,” tegas Gubernur Sumsel.
