Bisnis.com, KUPANG--Pemerintah Nusa Tenggara Timur mendorong Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) X Kupang untuk secepatnya mengatasi longsoran sepanjang jalan nasional Ruteng-Labuan Bajo yang hingga saat ini masih putus total.
"Pemerintah Provinsi NTT telah meminta BPJN X Kupang untuk secepatnya melakukan upaya mengatasi longsoran yang terjadi pada ruas jalan Ruteng-Labuan Bajo, sehingga secepatnya dilalui kendaraan umum, karena akses jalan nasional itu merupakan jalur penting bagi ekonomi masyarakat Pulau Flores," kata Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Kepala Biro Humas dan Protokol, Kantor Gubernur NTT, Marianus Jelamu kepada Antara di Kupang, Sabtu (9/3/2019).
Menurut dia, akses transportasi Ruteng-Labuan Bajo belum bisa dilintasi kendaraan karena terdapat 11 titik longsoran di ruas jalan nasional di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang menutupi ruas jalan.
"Ada sebagian badan jalan nasional yang runtuh karena longsor sehingga rawan apabila dilintasi kendaraan sehingga sampai saat ini akses transportasi dari Ruteng menuju Labuan Bajo maupun sebaliknya masih putus total sejak Kamis (7/3) lalu," kata Marianus.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT mengatakan, upaya mengatasi longsoran pada ruas jalan nasional Ruteng-Labuan Bajo perlu menjadi prioritas BPJN X Kupang karena ruas jalan nasional ini merupakan jalur vital bagi transportasi darat yang menghubungan Pulau Jawa, Bali, NTB dengan beberapa kabupaten di Pulau Flores.
"Gubernur NTT sudah meminta BPJN untuk melakukan berbagai upaya agar akses transportasi menuju Labuan Bajo segera pulih kembali sehingga berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat di Pulau Flores tidak tergangu," kata Marianus.
Baca Juga
Marianus mengatakan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat serta Kabupaten Manggarai telah memberikan bantuan berupa alat berat untuk membantu membersihkan material longsoran pada ruas jalan nasional ini.
Ia mengatakan, Pemprov NTT berharap akses transportasi darat ke wilayah ujung barat pulau Flores itu bisa segera pulih kembali sehingga distribusi sembako dan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Flores ini tidak sampai terganggu.
