Ekonomi Digital, Kemenperin Siapkan Rp1,78 Triliun untuk Kembangkan SDM

Guna menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di era perekonomian digital, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1,78 triliun.
Ekonomi Digital, Kemenperin Siapkan Rp1,78 Triliun untuk Kembangkan SDM
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 03 Maret 2019  |  02:12 WIB
Ekonomi Digital, Kemenperin Siapkan Rp1,78 Triliun untuk Kembangkan SDM
Para peserta di kamp pendidikan vokasi etnis Uighur mengikuti kelas melukis di Moyu, Daerah Otonomi Xinjiang, China, Sabtu (5/1/2019). - ANTARA/M. Irfan Ilmie

Bisnis.com,  JAKARTA - Guna menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di era perekonomian digital, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1,78 triliun.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa anggaran tersebut disalurkan untuk program pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri, serta pengembangan link and match SMK dan industri.

Selain itu, lanjutnya, untuk menjalankan pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan kerja) bagi 72.000 orang, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikat kompetensi, serta pembangunan SDM industri sebagai antisipasi industri 4.0.

"Memang Presiden Joko Widodo melihat model yang di lakukan oleh Kemenperin sebagai prototipe. Kemenperin lakukan penyesuaian dan sekarang kami mempunyai unit eselon satu yang menangani mengenai masalah pendidikan industri,” jelas Airlangga melalui keterangan resmi yang dikutip Bisnis Sabtu (2/2/2019).

Program dual system mengedepankan proses pembelajaran dengan porsi 30% teori dan 70% praktik. 

Menurut Airlangga, penyelenggaraan pendidikan vokasi industri dengan dual system mengikuti negara-negara industri seperti Jerman dan Swiss yang berhasil menjalankan program tersebut. 

“Selain itu, kami bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyesuaikan 35 program studi, dan ke depan akan menjadi prototipe kurikulum SMK yang disesuaikan dengan industri,” jelas Airlangga.

Pemerintah juga menargetkan semakin banyak tenaga kerja di industri yang tersertifikasi melalui program Diklat 3in1. Pelatihan kursus pendek ini memungkinkan peserta tersertifikasi keahliannya dan langsung diterima bekerja di perusahaan. 

“Tahun ini, kami juga menerima pelatihan untuk penyandang disabilitas untuk meningkatkan potensi mereka. Ini juga langkah pengembangan SDM menuju industri 4.0,” imbuhnya.

Pembangunan SDM melalui kegiatan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, menjadi salah satu strategi prioritas dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor manufaktur dalam negeri.

Pihaknya pun mengajak pelaku industri untuk dapat terlibat menghadirkan program atau penduduk vokasi dan  litbang dengan insentif super deductible tax 200% untuk vokasi dan 300% untuk penelitian dan pengembangan.

Adapun terkait upaya sinergi pemerintah dengan para pelaku usaha, asosiasi dan stakeholder terkait, dalam mendorong pertumbuhan industri tersebut, Kemenperin melakukan pertemuan dengan ratusan direksi maupun perusahaan, di Jawa Barat, Jumat (1/3/2019).

Forum tersebut dihadiri oleh 230 direksi dan pimpinan, 147 perusahaan yang terdiri dari pelaku di sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Industri Agro. Forum itu juga diikuti oleh 20 asosiasi.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kementerian perindustrian, smk, vokasi

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top