Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan mematok harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei menjadi di bawah US$10 per mmbtu dari sebelumnya senilai US$10,48 per mmbtu pada 2021.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan penurunan harga gas di KEK Sei Mangkei ditempuh dengan memangkas biaya operational perawatan pipa. Selain itu, penurunan harga juga akan dipengaruhi oleh harga di tingkat hulu.
“Jadi sampai dengan tahun depan harga sesuai yang terkontrak akhir 2020. Setelah itu gas turun di bawah 10 per mmbtu, sekarang posisinya 10,48 per mmbtu,” tuturnya setelah mengikuti Rapat Koordinasi Harga Gas di KEK Sei Mangkei di Kemenko Perekonomian, Selasa (26/2/2019).
Djoko menambahkan saat ini sumber gas untuk KEK Sei Mangkei didatangkan dari PHE Blok North Sumatera B (NSB) dan Blok North Sumatera Offshore (NSO) dengan harga sekitar US$7,5 per mmbtu.
Nantinya, setelah 2020 gas akan didatangkan dari Blok A yang dikelola oleh Medco E & P Malaka dengan harga sekitar US$7,03 per mmbtu. Menurutnya, penurunan ini hanya diterapkan untuk konsumen yang ada di KEK Sei Mangkei.
“Ini permintaan industri,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertagas Wiko Migantoro mengungkapkan harga gas yang diterapkan di KEK Sei Mangkei saat ini sudah berada di bawah harga keekonomian pipa. Akan tetapi, dengan adanya komponen biaya operasional perawatan pipa, harga lebih dapat ditekan.
Pertagas berharap dengan diturunkannya harga gas di Sei Mangkei permintaan dari KEK tersebut ikut terkerek. Pasalnya, saat ini hanya PT Unilever Oleochemical Indonesia yang membutuhkan pasokan gas dari Pertagas.
“Sekarang konsumsi Unilever baru 2,5 mmscfd, tetapi menurut pengelola kawasan potensinya bisa mencapai 60 mmscfd,” tambahnya.
Gas yang dilalirkan Pertagas untuk Unilever di Sei Mangkei dilakukan sejak Maret 2017 dengan kontrak harga yang bakal habis pada 2020.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fridy Juwono mengamini bahwa diturunkannya harga gas di KEK Sei Mangkei merupakan permohonan dari Unilever.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memangdang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Sei Mangkei, masih membutuhkan stimulus untuk menurunkan harga gas dan menaikkan promosi.
"Dari segi listrik sekarang berapa pun bisa. Gas ini yang sekarang jadi masalah," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Utara Arief S. Trinugroho, Senin (7/1).
Dia menjelaskan, harga gas di kawasan belum bisa mendukung pelaku industri. Menurutnya, harga gas yang diterima industri masih tak memenuhi skala ekonomi pengembangan kawasan.
Dengan harga sekira US$11 per million British thermal unit (MMBtu), pelaku industri harus menanggung biaya lebih besar padahal seharusnya terdapat keringanan dari sisi harga energi di kawasan khusus.
Harga gas, tuturnya, menjadi penting karena terdapat industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku dan bahan bakar di kawasan tersebut.
Kebijakan Pemerintah untuk menurunkan harga gas industri belum terasa kepada industri pengguna gas. Padahal, sebelumnya, terdapat wacana untuk menurunkan tarif gas pipa menjadi US$7-US$8 per MMBtu.
