Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kualitas belanja anggaran infrastruktur yang memberikan manfaat sebesar-besarnya (value for money).
Hal ini merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo bahwa APBN menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
"Sesuai prinsip value for money, pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR fokus pada aspek pemanfaatan dari infrastruktur yang dibangun, misalnya pembangunan bendungan untuk meningkatkan suplai irigasi dan pembangunan PLBN serta jalan perbatasan untuk membuka keterisolasian wilayah," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Widiarto mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menerima Penghargaan Peringkat ke-3 Kementerian/Lembaga (K/L) Berkinerja Terbaik Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 untuk Kategori Pagu Besar, di Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Capaian peringkat ketiga Kementerian/Lembaga (K/L) Berkinerja Terbaik Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 menjadi salah satu indikator peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dari tahun sebelumnya yang menempati posisi keempat, tulis rilis Kementerian PUPR yang diterima Bisnis.com, Kamis (21/2)
Penghargaan diberikan dengan mengevaluasi 12 indikator yang terbagi dalam 4 aspek yakni kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
Widiarto mengatakan Kementerian PUPR diberikan amanah yang besar untuk penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada masa Kabinet Kerja 2015 – 2019. Total anggaran APBN yang dikelola mencapai Rp 548 Triliun, di luar anggaran yang bersumber dari investasi oleh swasta, misal KPBU Tol dan air bersih.
Baca Juga
“Pagu anggaran terus meningkat dari tahun sebelumnya dengan penambahan tugas pekerjaan khusus termasuk pembangunan infrastruktur untuk pembangunan pasar dan dukungan pelaksanaan dukungan pengembangan SDM,” ujarnya.
Widiarto menyatakan pada tahun 2018 capaian Kementerian PUPR mencatat angka realisasi fisik 92% dan penyerapan anggaran 90% dari anggaran Rp 115,48 triliun. Dalam periode tahun 2015 hingga 2018, rata-rata realisasi penyerapan anggaran (2015-2018) oleh Kementerian PUPR mencapai 89,5% dan realisasi fisik APBN 92,75%.
Dari hasil evaluasi Bappenas terhadap kinerja sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR maka disimpulkan bahwa dari 21 sasaran pokok RPJMN 2015-2019, 9 sasaran dapat dicapai antara lain pembangunan jalan tol, jalan nasional, dan irigasi, 8 sasaran dapat dicapai dengan kerja keras antara lain penyediaan air baku, penanganan kumuh dan air minum bagi MBR, dan 4 sasaran dinilai sulit tercapai antara lain pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan sanitasi bagi MBR
Untuk tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah membelanjakan anggaran sebesar Rp 110,73 triliun dimana sekitar 84% atau Rp 93 triliun merupakan belanja modal.
Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran untuk penguatan SDM sebesar Rp 6,56 triliun, dimana sebesar Rp 6,53 triliun dialokasikan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan Rp 32 miliar untuk peningkatan vokasi tenaga konstruksi, sesuai fokus Pemerintah tahun 2019 pada aspek pengembangan SDM.
Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja APBN, Kementerian PUPR melakukan 6 terobosan meliputi penguatan regulasi hukum, pengembangan SDM, penguatan kelembagaan (termasuk pembentukan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, serta pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi), pemanfaatan hasil riset & teknologi, pendanaan inovatif (non-APBN) dan kepemimpinan yang kuat.
Selain Kementerian PUPR, penghargaan Kementerian/Lembaga (K/L) Berkinerja Terbaik Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 untuk Kategori Pagu Besar juga diterima oleh K/L lain yakni Peringkat pertama Kementerian Keuangan, kedua ditempati oleh Kementerian Kesehatan, keempat Kemenristekdikti, dan kelima Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan turut hadir Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Mendikbud Muhadjir Effendy.
