Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal memfokuskan diri untuk revitalisasi pasar rakyat tipe D pada tahun ini, demi mengejar target peremajaan 5.000 pasar sepanjang 2015—2019.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tjahya Widayanti mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan revitalisasi 1.030 pasar rakyat. Adapun, dana yang disediakan oleh pemerintah mencapai Rp1,1 triliun.
“Beberapa tahun yang lalu, program revitalisasi pasar yang kami lakukan lebih banyak ke pasar tipe C dan daripada tipe D. Dengan dana yang relatif terbatas saat ini serta target yang harus dicapai, tahun ini fokus kami akan lebih banyak revitalisasi tipe D,” katanya, Rabu (20/2/2019).
Dia menambahkan, pada 2016—2017 pemerintah memiliki dana yang lebih besar untuk melakukan revitalisasi pasar rakyat. Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah mengarahkan fokus revitalisasinya ke pasar tipe C.
Menurutnya, sepanjang 2016—2017 pemerintah menganggarkan dana hingga Rp6 miliar/pasar. Kala itu, dana yang diperoleh berasal dari berbagai kementerian yakni a.l. Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Hanya saja dia tidak dapat menyebutkan berapa jumlah pasar tipe C yang direvitalisasi pada medio tersebut. Dia juga tidak dapat memerinci besaran dana pemerintah yang digelontorkan untuk peremajaan pasar sepanjang 2016—2017.
Baca Juga
Adapun, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 37/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar tipe C memiliki kriteria beroperasi paling sedikit 2 hari dalam sepekan, jumlah pedagang paling sedikit 200 orang, dan punya luas lahan minimum 3.000 M²
Sementara itu, untuk pasar rakyat tipe D, kriterianya beroperasi paling sedikit 1 hari dalam sepekan, jumlah pedagang paling sedikit 100 orang dan memiliki luas lahan minimum 2.000 M².
Untuk pagu anggaran, pasar rakyat tipe C ditetapkan maksimum Rp6 miliar dan tipe D paling besar Rp4 miliar. Khusus untuk pasar rakyat tipe D dana dapat bersumber dari APBN melalui dana alokasi khusus (DAK).
Tjahya mengklaim, perubahan fokus revitalisasi itu tidak akan mempengaruhi misi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari pasar rakyat. Pasalnya, selain melakukan pembangunan secara fisik, pemerintah juga memperkuat sisi nonfisik dari pasar rakyat yang direvitalisasi tersebut.
“Kami juga membangun dari sisi nonfisik. Ini kelihatan dari rata-rata pasar yang kami revitalisasi omzetnya naik 20%. Kami juga telah melakukan pelatihan terhadap lebih dari 800 pengelola pasar, sehingga ekosistem pasar juga kami perbaiki,” jelasnya.
Dia mengklaim, proses standardisasi pun terus dilakukan oleh pemerintah. Menurut data yang dimilikinya, sejak 2015—2018 terdapat 30 pasar yang mendapat sertifikat standar nasional Indonesia (SNI).
“Untuk sertfikasi SNI memang belum maksimal, karena SNI untuk pasar kriterianya muncul pada akhir 2015. Prosesnya pun tidak mudah,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan Kemendag, pada 2015 pemerintah telah merevitalisasi 1.023 pasar. Selanjutnya pada 2016 sebanyak 793 pasar, pada 2017 sebanyak 851 pasar dan pada 2018 terdapat 1.544 pasar.
Tjahya menyebutkan, berdasarkan laporan terakhir yang dimilikinya dari PT Surveyor Indonesia, jumlah pasar rakyat di Indonesia pada 2011 mencapai 9.450 pasar. Dia mengaku jumlah itu tidak mengalami penurunan dan diperkirakan justru bertambah.
“Sampai saat ini saya tidak mendapatkan laporan ada pasar yang ditutup, kecuali selain dikarenakan bencana alam. Itupun direlokasi sebenarnya. Jadi saya tidak percaya ada penurunan jumlah pasar rakyat,” tegasnya.
