Jelang Debat Capres 17 Februari, Kebijakan Subsidi Energi Jadi Sorotan

Tema energi akan menjadi salah satu bahasan dalam debat capres 17 Februari.  Terkait energi, subsidi energi menjadi sisi lain perbincangan selain capaian pemerintah di sektor energi, khususnya Migas dan Minerba.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 14 Februari 2019  |  13:55 WIB
Jelang Debat Capres 17 Februari, Kebijakan Subsidi Energi Jadi Sorotan
Dari kiri ke kanan: Direktur Perludem Titi Anggraini, Hindun Malaika dari Greenpeace Indonesia, Dir IESR Fabby Tumiwa, National Coordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah: Menyorot subsidi energi - Bisnis/Aziz R

Bisnis.com, JAKARTA — Tema energi akan menjadi salah satu bahasan dalam debat capres 17 Februari 2019.  Terkait energi, subsidi energi menjadi sisi lain perbincangan selain capaian pemerintah di sektor energi, khususnya Migas dan Minerba.

Maryati Abdullah, National Coordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai subsidi energi di tengah ketergantungan impor dan defisit cadangan, dalam jangka panjang justru akan menambah sensitivitas kerentanan daya beli.

"Dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 50% subsidi dalam APBN didominasi subsidi energi," jelas Maryati dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Maryati memberikan contoh dalam APBN 2019, subsidi energi mencapai Rp157,79 triliun dari total anggaran subsidi sekitar Rp224,3 triliun. Subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi BBM dan LPG Rp100,68 triliun dan subsidi listrik Rp57,1 triliun.

"Terus kalau kita bicara siapa yang memanfaatkan energi terbesar, adalah perkotaan, mana lagi? Perkotaan itu adalah elite-elite, dan kita-kita juga," ujarnya.

Maryati menilai subsidi energi mestinya dikendalikan secara tepat sasaran kepada pos-pos produktif. Apabila hanya memanjakan sifat konsumtif masyarakat, dirinya menilai subsidi justru tidak akan membawa Indonesia lolos dari ketergantungan impor.

"Saya kira subsidi energi bukan hanya memanjakan daya beli, apalagi kalau subsidi energinya pada harga, bukan pada persona, jadi rawan salah sasaran," tambahnya.

Selain itu, Maryati percaya usia penduduk produktif, usia anak-anak muda, usia pemilih milenial yang merupakan pengguna energi terbesar, justru akan melihat visi kandidat capres ke depan terkait ketahanan energi, di luar prioritas kebijakan populis macam subsidi energi.

"Jadi sangat relevan pemilih milenial itu melihat bagaimana kebijakan energi kita bisa membuat Indonesia keluar dari risiko krisis. Karena anak-anak muda, pemilih milenial, usia produktif seperti kita-kita ini, sangat tergantung pada energi," ungkapnya.

Sementara itu, Hindun Malaika dari Greenpeace Indonesia menilai subsidi energi yang tak terkendali akan membawa kita terus terjebak dalam ketergantungan energi fosil.

Terutama dalam hal subsidi listrik, Hindun mendorong para kandidat capres menegaskan langkah-langkahnya untuk mengurangi dominasi pembangkit listrik batu bara dan minyak bumi di Indonesia.

Dirinya menyebut pemerintah berikutnya semestinya meluangkan prioritas anggaran untuk memulai pengembangan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Subsidi listrik yang diberikan melalui PLN ini sebenarnya besar, karena dia kurang lebih seperempat dari subsidi APBN," ujarnya.

"Kalau kita bicara subsidi listrik, pembangkit listrik kita itu 60%-nya dari batu bara. Jadi ya, kalau bisa dibilang, ujung-ujungnya yang mendapat benefit itu kita tahu industri yang mana," tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
subsidi energi, Debat Capres, Pilpres 2019

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top