Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog (Persero) dinilai perlu memperbaiki manajemen penyaluran beras, seiring dengan berkurangnya kewajiban perseroan untuk mendistribusikan bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra).
Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, Bulog dan pemerintah harus berbenah pascatemuan pembusukan beras di gudang Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatra Selatan.
Pasalnya, kejadian tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah persoalan yang melanda tata kelola perberasan di Bulog.
“Persoalannya mulai dari berkurangnya kewajiban Bulog menyalurkan bansos rastra hingga masalah di hulu, yakni kualitas beras nasional yang rendah,” jelasnya kepada Bisnis.com, belum lama ini.
Dia mengatakan, Bulog selama ini diwajibkan menyerap beras petani dalam jumlah besar. Namun, sejak 2017, pilihan penyaluran beras milik perseroan semakin terbatas, terutama untuk jenis beras medium. Penyebabnya, kebijakan bansos rastra perlahan digantikan dengan bantuan pangan nontunai (BPNT) oleh pemerintah.
Otomatis, lanjutnya, Bulog hanya memiliki pilihan menyalurkan beras mediumnya melalui operasi pasar (OP) dan bantuan kemanusiaan. Adapun, beras medium yang dapat disalurkan setiap tahunnya melalui OP hanya sekitar 500.000 ton. Padahal, Bulog diwajibkan menjaga stok cadangan beras pemerintah 1 juta ton—1,5 juta ton.
“Di sisi lain, beras kita ini kecenderungannya hanya dapat disimpan dalam waktu terbatas. Sebab, kebanyakan penggilingan di tingkat petani di desa tidak memiliki alat pengering. Padahal, panen raya itu biasanya bertepatan dengan musim hujan. Jadi, berasnya relatif basah dan kualitasnya rendah sehingga cepat busuk,” jelasnya.
Menurut Sutarto, kondisi itu semakin memperberat tugas Bulog sebagai stabilitator beras nasional. Alhasil, kejadian membusuknya beras di gudang Bulog berpeluang terus terjadi.
Dengan demikian, dia menyarankan pemerintah turut memberikan solusi. Salah satunya dengan memberikan bantuan kredit pengadaan alat pengering kepada penggilingan kecil di perdesaan. Selain itu, pemerintah diharapkan menyiapkan kebijakan wajib beli beras oleh penerima BPNT melalui Bulog.
Pengamat pertanian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Husein Sawit mengatakan, pemerintah seharusnya mengarahkan Bulog untuk menyerap dan menyimpan beras premium. Pasalnya, kualitas beras medium milik Bulog yang memiliki butir patah 20% dan derajat sosoh 95% termasuk beras berkualitas rendah.
“Konsekuensinya penyimpanannya maksimal hanya empat bulan saja. Berbeda dengan beras impor yang kualitasnya sebenarnya premium, sehingga penyimpanannya bisa lebih dari satu tahun,” jelasnya.
Di sisi lain, preferensi masyarakat mengonsumsi beras saat ini telah bergeser ke segmen premium. Husein mengatakan, dengan perubahan jenis beras yang diserap untuk cadangan beras pemerintah menjadi premium, Bulog diyakini makin mudah menyalurkan berasnya.
Dia pun memperkirakan pembusukan beras di gudang Bulog akan kembali terjadi. Terlebih, setelah stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog saat ini berada di level cukup tinggi yakni 2,4 juta ton. Berdasarkan data Bulog, realisasi OP CBP per 11 Februari 2019 mencapai 136.492 ton. Pada periode yang sama, realisasi pengadaan beras mencapai 2.497 ton.
“Stok saat ini sudah tinggi, Bulog masih kebingungan menyalurkan berasnya karena OP tidak maksimal. Malapetaka nanti akan terjadi ketika masa panen, saat Bulog dipaksa menyerap beras petani dengan jumlah banyak,” tambahnya.
Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar mengatakan, kejadian pembusukaan beras di gudang Bulog Kabupaten OKU Timur disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah dari bansos rastra menjadi BPNT sejak 2017. Akibatnya, beras Bulog tertahan di gudang karena pilihan penyalurannya menjadi terbatas.
“Kami sedang periksa berapa banyak jumlah beras yang mengalami kerusakan. Akan kami hitung dulu, berapa yang benar-benar rusak dan harus dimusnahkan serta mana yang bisa digunakan untuk diubah menjadi pakan ternak.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
