Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kallaatau JK tak membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang mengatakan anggaran negara mengalami kebocoran. Namun Jusuf Kalla menolak jika dikatakan jumlahnya mencapai 25%.
JK menjelaskan indikasi kebocoran tersebut terlihat dari banyaknya aparat pemerintah yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Pasti bocor tapi tidak berlebihan seperti itu," kata Jusuf Kalla di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.
Jusuf Kalla menuturkan meski banyak pejabat yang korupsi tapi tidak bisa dipukul rata. Jusuf Kalla yakin masih banyak pejabat lain yang bersih. "Tidak benar itu diratakan 25%, saya kira tidak."
Menurut JK, korupsi memang salah. Terlebih, kata dia, saat ini pemberantasan korupsi gencar dilakukan sehingga membuat orang takut berniat buruk.
JK mengklaim pemberantasan korupsi di Indonesia termasuk yang paling keras. Berdasarkan hitungaannya hingga kini sudah ada sembilan menteri, 120 bupati, dan 19 gubenur yang ditangkap karena korupsi. "Hanya yang pemberani korupsi yang sekarang ini tidak takut ditindak," kata dia.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan sebanyak 25% anggaran pemerintah Indonesia bocor. Salah satunya akibat dari maraknya penggelembungan harga yang dilakukan segelintir orang. Anggaran Indonesia, kata Prabowo, berpotensi hilang Rp 500 triliun. Dasar perhitungannya, 25% dari anggaran negara sekitar Rp 2.000 triliun.
Prabowo berjanji bila terpilih menjadi presiden akan memimpin pemerintahan yang bersih dari korupsi. Serta mengelola kekayaan negara dengan baik.
Selain itu, solusi untuk mengatasi kebocoran anggaran ini, kata Prabowo, ia akan menaikkan gaji pegawai pemerintahan agar mereka tidak dapat disogok dan melakukan korupsi. “Dengan begitu pemerintah akan kuat, akan bersih. Kita akan kelola APBN, APBD dengan sebaik-baiknya,” kata Prabowo.
