Bisnis.com, JAKARTA - PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menunggu tanggapan pemerintah atas surat pemberitahuan yang telah disampaikan terkait proses divestasi 20% saham yang diharapkan bisa rampung sebelum Oktober 2019.
INCO telah memberikan informasi terkait proses divestasi tersebut kepada Kementerian ESDM melalui surat tertanggal 29 November 2018. Surat tersebut diklaim sebagai refleksi komitmen perseroan untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat, serta pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Presiden Direktur INCO Nicolas Kanter mengatakan belum ada tanggapan atas surat tersebut. Adapun pihaknya berharap proses divestasi bisa dilakukan secara business to business (B to B) sebelum jatuh tempo pada Oktober 2019.
"Kami mau niat baik itu disambut baik pemerintah. Patokannya memang Oktober. Kalau bisa lebih awal tentu lebih baik," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/2).
Terkait dengan skema divestasinya, Nico menyatakan seluruh opsi masih terbuka. Artinya, pihaknya belum menentukan skema yang akan diambil.
Nico pun menyatakan siap mematuhi arahan dari pemeritah.
Direktur Keuangan INCO Febriany Eddy menambahkan meskipun divestasi bisa dilakukan secara B to B sebelum Oktober, pihaknya tetap harus mengunsultasikannya kepada pemerintah. Adapun skema divestasinya akan ditentukan kemudian.
Dia menjelaskan salah satu opsi adalah dengan rights issue. Namun, hal tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan perseroan.
"Rights issue itu kan fund raising. Kalau timing-nya pas, saat itu butuh pendanaan dan kebetulan mekanisme pendanaanya bisa dibicarakan dengan cepat, ya bisa jadi [rights issue]. Jadi, belum tentu juga. Masih dibicarakan," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
